Wapres: Dari Segi Negara dan Agama, Tidak Izinkan Pelajar Non Muslim Jilbab di Sekolah

Suratkabarindo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai aturan yang mewajibkan siswa non-Muslim mengenakan jilbab di sekolah tidak tepat.

Hal tersebut kini menjadi polemik setelah SMKN 2 Padang, Sumatera Barat mewajibkan siswa non-Muslim mengenakan hijab. Ma’ruf menilai negara memiliki cara dan aturan untuk tidak memaksa suatu pihak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani dan agamanya.

“Agama sendiri juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu memberlakukan aturan bagi non muslim untuk memakai jilbab, dari aspek kenegaraan juga tidak benar, tidak benar. Dari segi agama juga tidak benar,” kata Ma’ruf di acara Mata Najwa, Rabu (3/2/2021).

Oleh karena itu, kata dia, ketentuan atau kebijakan harus diluruskan dan dikoreksi agar tidak ada kesalahan yang tidak perlu. Meski kasus di Padang berdasarkan aturan sekolah yang bersumber dari perda untuk menjaga kearifan lokal, Ma’ruf menilai hal tersebut tidak tepat.

“Saya kira kita kembali pada fakta bahwa kearifan lokal harus memperhatikan agama atau pemahaman masing-masing pihak. Jadi menurut saya, kebijakan seperti itu tidak tepat dalam sistem negara kita, kecuali Aceh yang memiliki kekhususan,” ujarnya.

Menurut Ma’ruf, perda kurang tepat jika menyangkut pemaksaan agama lain untuk menggunakan atribut agama lain, dalam hal ini cadar.

Meskipun kasus siswa non-Muslim yang harus mengenakan hijab di sekolah-sekolah tersebut baru muncul belakangan ini, masalah serupa sering terjadi di beberapa daerah.

Hanya saja, munculnya kasus SMKN 2 Padang membuat pemerintah pusat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang sekolah tersebut. atribut, pada hari Rabu.

Kata Ma’ruf, meski sudah beberapa kali terjadi di beberapa daerah, selama ini hal itu belum menjadi isu nasional sehingga pemerintah pusat belum mengambil sikap.

“Tapi kalau sudah menjadi fenomena, masalahnya bersifat nasional dan mengganggu prinsip keberagaman dan toleransi, saya kira perlu diambil langkah pemerintah,” ujarnya.

“Untuk jilbab sudah ada peraturan menteri yang mengatur tentang cara berpakaian di sekolah umum, kecuali di Aceh, saya kira sudah sangat tepat,” lanjut Ma’ruf. Persoalan polemik hijab di SMKN 2 Padang bermula dari viral video seorang siswa non muslim yang diminta mengenakan hijab di sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, kejadian tersebut merupakan bentuk intoleransi terhadap keberagaman.

“Bukan hanya melanggar undang-undang (UU), tapi juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan,” kata Nadiem, dilansir laman Instagram resminya, Minggu (24/1/2021). Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau menghimbau kepada siswa untuk menggunakan model pakaian agama tertentu sebagai seragam sekolah.

“Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau keyakinan siswa,” kata Nadiem. Kemudian pada Rabu (3/2/2021), dikeluarkan pula tiga keputusan menteri terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah.

“SKB ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, keragaman apa pun. Artinya, semuanya termasuk dalam SKB 3 SKB. Menteri mengatur sekolah umum., ”Kata Nadiem, dikutip dari KOMPAS TV.

Dengan demikian, siswa dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan atau melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama.

“Pemerintah daerah atau sekolah seharusnya tidak mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena atribut tersebut ada pada setiap individu guru dan siswa, tentunya dengan izin orang tua masing-masing,” ujarnya. togel online

Selain itu, pemerintah daerah dan sekolah mungkin tidak mensyaratkan atau melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama. Dengan dikeluarkannya SKB 3 menteri tersebut, pemerintah daerah dan kepala sekolah juga wajib mencabut peraturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama dalam waktu 30 hari.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *