Tulisan Dokter di Resep Tak Jelas, Dua Pegawai Apotek Diseret ke Pengadilan

Suratkabarindo – Dua remaja putri yang duduk di kursi terdakwa di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan (PN) itu terus menunduk.

Mereka menatap lantai sambil menunggu Ketua Majelis Hakim Sri Wahyuni ​​mengeluarkan putusan yang akan menentukan nasib mantan pekerja apotek tersebut.

Keduanya adalah Okta Rina Sari (21), warga RT 1, Desa Namogajah, Kecamatan Medantuntung; dan Sukma Rizkiyanti Hasibuan (23), warga Jalan Pematangpasir Gang Tapsel, Lingkungan 14, Desa Tanjungmulia, Kecamatan Medandeli, Kota Medan.

Memutuskan untuk menjatuhkan pembebasan atau Vrijspraak kepada terdakwa Okta Rina Sari dan Sukma Rizkiyanti Hasibuan karena berdasarkan fakta persidangan mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat, ”kata hakim sambil mengetukkan palu, Rabu (27/1/2021).

Dituntut jaksa 2 tahun penjara, ditahan sejak Juli 2020

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Vernando Agus Hakim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mendakwa kedua terdakwa melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP juncto Pasal 360 ayat (2) KUHP, kemudian didakwa keduanya dua tahun penjara.

Tidak hanya itu, jaksa juga menahan kedua terdakwa pada 2-21 Juli 2020. Pengadilan Negeri Medan juga memperpanjang penahanan dari 22 Juli menjadi 8 November 2020. Pada 3 November, skorsing kedua terdakwa yang diajukan oleh kuasa hukum diberikan oleh hakim sesuai dengan Ketetapan Nomor: 2258 / Pid.Sus / 2020 / PN Mdn. Padahal, sejak dilaporkan ke Polres Medan, penyidik ​​belum menahan mereka.

Kuasa hukum: Keduanya bukan pihak pemberi obat

Kuasa hukumnya, Maswan Tambak, mengungkapkan kegembiraan dan kelegaan dari perasaan kedua terdakwa saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021) melalui pesan singkatnya.

Maswan adalah Kepala Bidang Perburuhan dan Miskin Kota pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. “Kami mengapresiasi putusan hakim, majelis sudah secara obyektif melihat fakta persidangan sehingga layak untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan,” kata Maswan.

Dalam putusan tersebut, lanjut Maswan, majelis hakim menilai berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa kedua terdakwa tidak memberikan obat kepada Yusmaniar, melainkan seorang pegawai lainnya, yaitu Endang Batubara.

Duduk perkara

Saat membeli obat pada 6 November 2018, kedua terdakwa sudah tidak bekerja di Apotek Istana 1. Saat membeli obat pada 3 Desember 2018, hanya terdakwa Sukma yang bekerja, bukan di bagian yang melayani pembelian. obat.

Kasus tersebut bermula pada 6 November 2018, setelah Yusmaniar dirawat di Klinik Ibu Jalan Sisingamangaraja Nomor 17, Medan. Dokter memberinya resep, lalu pergi ke Apotek Istana 1 di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan, untuk menebus resepnya.

Pegawai penerima resep ragu-ragu dengan salah satu tulisannya, dihubungi dokter, tetapi tidak menjawab panggilan telepon. Tak mau gegabah, karyawan tersebut mengembalikan resep tersebut. Pada 13 Desember 2018, Yusmaniar menyuruh putranya untuk membeli obat dengan resep tertanggal 6 November 2018.

Obat Amaryl M2 sebabkan korban tak sadarkan diri

Anak Yusmaniar meminta temannya untuk membeli obat di Apotek Istana 1. Saat itu, Endang Batubara yang menerima resep dan memberi obat. Setelah beberapa hari mengonsumsi obat tersebut, pada 15 Desember 2018, Yusmaniar jatuh sakit dan mendapat perawatan di RS Materna.

Kemudian, pada 17 Desember 2018, ia dilarikan ke Rumah Sakit Royal Prima karena tidak sadarkan diri. Dari hasil diagnosa diketahui karena mengkonsumsi obat Amaryl M2.

“Obat Amaryl M2 merupakan obat yang diragukan pegawai apotek, maka dia memanggil dokter untuk memastikannya.

Karena telepon tidak dijawab, dia tidak berani, dia mengirim resepnya kembali. Saat sudah ditebus kembali dan diterima oleh Endang Batubara, obat ini diberikan.

Pada 21 Desember 2018, anak korban melapor ke polisi atas kesalahan pemberian obat tersebut dan kedua terdakwa menjadi tersangka, ”kata Maswan.

Jaksa ajukan banding

Atas putusan hakim tersebut, JPU mengajukan kasasi. Menanggapi hal tersebut, Maswan mengaku siap menghadapinya. “Jika kami hanya menunggu, jika kami sedang naik banding, kami akan menghadapinya.

Kami masih membahas upaya hukum untuk mengkompensasi kerugian. “Kemungkinan saya akan urus departemen kesehatan dan asosiasi apoteker, ini masalah sistem kerja di apotek mulai dari persalinan hingga obat-obatan,” ujarnya.

Pemerintah melalui dinas kesehatan dan asosiasi apotek dan apoteker harus berperan aktif dalam pengawasan dan penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian.

Penggunaan tenaga ahli dibidangnya adalah wajib, kemudian dilakukan pengawasan secara intensif terkait tenaga kerja dan jenis obat yang dijual di apotek.

Ke depan, perlu ada regulasi yang mengatur mengenai batasan usia apoteker. Karena tidak ada pengawasan berkala, atau tinggal menunggu keluhan dari masyarakat, keberadaan dinas kesehatan tidak ada gunanya. togel online

“Fakta di persidangan jelas, dinkes tidak tegas apalagi setelah pelayanan cek apotik ternyata pemilik apotek masih menggunakan apoteker yang sama dalam kasus ini. Umurnya 71 tahun,” pungkasnya. Maswan.

 

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *