Tim uji tuntas bentukan Edhy Prabowo disebut terkadang bekerja tidak sesuai juknis

Suratkabarindo – Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan, tim uji tuntas berupa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkadang tidak bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis).

Demikian usul Slamet saat menjadi saksi terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dalam perkara ekspor benih lobster, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

“Terkadang tim uji tuntas tidak menjalankan juknis, apalagi saat izin ekspor diterbitkan,” kata Slamet di sela-sela persidangan, seperti dikutip Antara. “Karena setelah perusahaan melakukan pembudidayaan harus ada permintaan langsung ke Ditjen Perikanan dan Budidaya, tapi karena kewenangan semua tim ‘due diligence’, tim mengatur kapan harus cek lapangan dan sebagainya. ,” dia melanjutkan.

Dalam dakwaannya, tim yang diketuai Andreau Misanta Pribadi dan wakilnya adalah Safri. Keduanya adalah staf khusus Edhy. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Uji Tuntas pada 14 Mei 2020.

Slamet mengaku tidak melihat alasan tim due diligence harus dibentuk. Sebab, menurut dia, tugas tim bisa dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya. Menurut Slamet, reservasi tim sudah menjadi keputusan dan keinginan Edhy.

“Kami belum tahu secara detail kenapa harus membentuk tim. Saat rapat di Widya Chandra (kediaman dinas Menteri KKP, Red) saya tidak ikut, jadi saya tidak pernah ikut rapat,” kata Slamet. Dalam prosesnya, kata Slamet, perusahaan yang ingin mengekspor benih lobster harus mengirimkan surat langsung ke Edhy Prabowo.

Kemudian, menurut dia, tim due diligence bertugas menerima dan memeriksa dokumen. Slamet juga mengaku biasanya mendapat salinan surat dari tim. Kemudian, kata Slamet, pihaknya bertugas memastikan perusahaan sudah membudidayakan benih lobster sebelum diekspor.

Ini kemudian dilaporkan ke Slamet untuk mengeluarkan sertifikat. “Yang melapor ke saya adalah tim kultivasi setelah membaca laporan di lapangan, saya tidak pernah menolak untuk memberikan izin yang direkomendasikan,” kata Slamet. togel online

Dalam kasus ini, Suharjito didakwa memberikan suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai 103.000 dolar AS dan 706 juta rupiah. Suap diberikan melalui sejumlah perantara secara bertahap.

Suap itu diberikan agar Edhy bisa mempercepat pemberian izin budi daya lobster dan ekspor ke perusahaan Suharjito. Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. .

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *