Tentang UU ITE, Safenet: Apa Masalah yang Direvisi atau Perilaku Polisi?

Suratkabarindo – Direktur Eksekutif Jaringan Kebebasan Berekspresi (Safenet) Asia Tenggara Damar Juniarto mempertanyakan niat Presiden Joko Widodo membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Damar mengaku belum mengetahui maksud pernyataan Presiden tersebut. Apakah merevisi pasal karet atau sekadar merevisi perilaku polisi dalam menerapkan UU ITE. Pasalnya Damar menilai saat ini belum ada komitmen yang jelas dari kedua kementerian terkait wacana revisi UU ITE, baik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Saya sarankan kita tanyakan kepada yang melamar, apa sebenarnya gambaran Pak Jokowi tentang wacana UU ITE. Pasal mana yang direvisi yang kemudian direvisi dengan mengeluarkan pedoman, atau yang merevisi perilaku polisi dalam menjalankan undang-undang? kata Damar di Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Damar mengatakan, jika Kepala Negara hanya ingin merevisi UU ITE dari sisi implementasi atau fokus memperbaiki tafsir UU oleh polisi, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. “Ini pola pikir umum di kalangan pemerintah, menyalahkan polisi, polisi tidak bisa menafsirkannya, polisi mengizinkan kriminalisasi, kalau polisi salah kenapa kasus yang dianggap melanggar UU ITE dinyatakan bersalah di pengadilan?” dia berkata.

Damar menilai, wacana tentang revisi UU ITE harus fokus pada hal yang esensial, yakni adanya pasal karet yang multitafsir. Ia mencontohkan dua kasus hukum pasal karet bermasalah dalam UU ITE yang menjerat Prita Mulyanasari dan Baiq Nuril.  togel online

Misalnya kasus Baiq Nuril, sudah diputuskan bersalah oleh MA, tapi kenapa Presiden kemudian memberikan amnesti kalau yakin tidak ada yang salah, ”kata Damar. “Hukumnya sih, tapi akar dan asal usulnya, serta dampak yang timbul dari pasal karet,” lanjutnya.

Prita digugat oleh RS Omni Internasional Tangerang karena keluhannya tentang pelayanan RS melalui milis ternama. Prita kemudian didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita tidak menjawab.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi dan dikalahkan oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga Prita akhirnya diputus pada tahun 2011. Prita kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Mahkamah Agung mengabulkan PK Prita pada tahun 2012.

Prita secara resmi dinyatakan bebas dari hukuman karena UU ITE. Sementara itu, Baiq Nuril dikabarkan merekam percakapan dengan seorang kepala sekolah berinisial M. Dalam percakapan tersebut, M bercerita tentang perbuatan asusila yang dilakukannya dengan seorang perempuan yang dikenal Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril akhirnya merekam pembicaraan tersebut.

Pada 2015, rekaman tersebut secara luas terekam di masyarakat Mataram dan Nuril dilaporkan ke polisi untuk pencatatan dan pencatatan rekaman tersebut. Pada 26 September 2018, Mahkamah Agung melalui kasasi memvonis Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta, dikurangi tiga bulan penjara.

Hakim menilai tindak pidana tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Namun, pada 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo mengatur Keputusan Presiden (Keppres) tentang penawaran amnesti kepada Baiq Nuril.

Dengan dikeluarkannya amnesti, Nuril bebas dari jeratan hukum. Sinyal sebelumnya untuk merevisi UU ITE dibuat oleh Jokowi. Ia meminta agar pelaksanaan UU tersebut menjunjung tinggi asas keadilan.

Jokowi mengaku akan meminta persetujuan DPR untuk merevisi UU ITE, izin tersebut tidak terwujud. Baca juga: Selain UU ITE, Presiden diminta selesaikan soal kebebasan berpendapat.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini, UU ITE ini,” kata Jokowi, saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin ( 15/2/2021).

Bahkan, Jokowi mengaku akan meminta maaf kepada DPR atas pasal karet dalam UU ITE karena pasal tersebut merupakan hulu masalah hukum undang-undang. “Sebagian besar pasal karet memiliki tafsir yang berbeda-beda, sehingga mudah dimaknai secara sepihak,” kata Jokowi.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *