Tentang RUU Otonomi Khusus Papua, Anggota Komisi V: Tidak Bisa Sepihak

Suratkabarindo – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Papua, Willem Wandik, mengatakan pembahasan RUU Otonomi Khusus (Otsus) (RUU) Papua dimaknai sebagai solusi penyelenggaraan negara dan kedaulatan Indonesia.

“Oleh karena itu, rancangan otonomi khusus tidak bisa sepihak (sepihak),” ujarnya, seperti keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (11/2/2021). Hal tersebut ia sampaikan saat interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Willem berharap rencana pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mendapat perhatian yang lebih komprehensif.

“Meski saat ini pembentukan Pansus (Pansus) Otsus masih atas inisiatif pemerintah. Saya kira kita punya cukup waktu untuk tiga tahun ke depan untuk merampungkan RUU tersebut,” imbuhnya.

Willem menilai dalam perjalanannya selama 21 tahun, ia melihat Otonomi Khusus Papua seolah-olah tidak ada spirit, nyawa dan spirit. Padahal, lanjut Willem, UU Otonomi Khusus Papua bukan sekadar pemberian dari pemerintah, tapi juga mewakili semangat dan perjuangan keras masyarakat Papua.

“Otsus Papua dihadirkan sebagai jalan tengah terkait persoalan Papua,” kata Willem yang juga politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu. Ia menjelaskan, Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada karena peristiwa dan sejarah yang saling terkait.

“Kami memiliki sebab dan akibat yang memiliki dampak jangka panjang. Mulai dari mewarisi peristiwa demi peristiwa, kekerasan terhadap kehidupan warga sipil, hingga konflik bersenjata yang masih terus berlanjut di Papua, ”ujarnya.

Tolak kebijakan pemekaran Provinsi Papua

Sebelumnya, Anggota DPR RI John Siffy Mirin mengatakan penyelesaian konflik di Papua bukan melalui pemekaran Provinsi Papua.

Hal ini ia sampaikan menanggapi wacana pemekaran Papua atau percepatan pembangunan di Papua dalam revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. “Saya sampaikan kepada pimpinan untuk mengamandemen UU Otonomi Khusus 21 Tahun 2001. Menurut saya, undang-undang tersebut.

dibuat secara sepihak dan mengabaikan Pasal 77 Otonomi Khusus Papua, ”kata John. Pasalnya, lanjutnya, mengubah konten dan konten merupakan tindakan yang tidak bijak dan diskriminatif.

Oleh karena itu, John meminta agar amandemen UU Otsus dikembalikan sesuai dengan Pasal 77 Otonomi Khusus Papua. Sekadar informasi, pasal 77 UU Otonomi Khusus Papua menyebutkan usulan amandemen UU tersebut dapat diajukan oleh masyarakat Provinsi Papua. togel online

Perubahan undang-undang tersebut dapat dilakukan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ke DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. John mengaku telah menerima aspirasi masyarakat Papua.

Aspirasi tersebut datang dari 102 ormas yang menyatakan menolak revisi Otsus Papua. Tidak hanya itu, sebanyak 651.000 orang juga telah menandatangani petisi penolakan pembahasan revisi Otonomi Khusus Papua, jelas legislator daerah pemilihan Papua ini. Oleh karena itu, John meminta agar negara lebih arif dan fair terhadap aspirasi masyarakat Papua.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *