Tahun Baru Imlek, 32 Tahanan Konfusianisme Menerima Remisi Khusus

Suratkabarindo – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan Remisi Khusus (RK) Tahun Baru Imlek 2021 kepada 32 napi Konghucu yang tersebar di seluruh Indonesia, Jumat (12/2/2021).

Dari 32 narapidana penerima RK Imlek, semuanya mendapat RK I (pengurangan sebagian). Rinciannya, 8 orang mendapat pengurangan hukuman 15 hari, 14 orang mendapatkan pengurangan hukuman 1 bulan, 8 orang menerima pengurangan hukuman 1 bulan 15 hari, dan 2 orang mendapatkan pengurangan 2 bulan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga menjelaskan usulan remisi tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara online berbasis Correctional Database System (SDP).

“Dengan remisi online melalui SDP, prosesnya akan lebih cepat, lebih murah, lebih akurat dan transparan. Hak narapidana terjamin, akuntabilitas dan integritas petugas tetap terjaga,” kata Reynhard dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/10).

Reynhard mengatakan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menyumbang jumlah penerima RK Tahun Baru Imlek tertinggi, yakni 12 narapidana. Kanwil Hukum dan HAM sebanyak 4 napi dan Kanwil Kemenkumham Kalbar 3 napi.

Sisanya, kata dia, berasal dari Kanwil Kemenkumham di Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Jambi, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau masing-masing 1 orang.

“Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik,” kata Reynhard.

“Bukan sekedar pengurangan masa pidana, tapi diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan motivasi para narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik,” ujarnya.

Reynhard menegaskan Direktorat Jenderal Sosial dan Politik terus berupaya untuk mengakomodasi semua hak para Pembantu Pemasyarakatan (WBP), khususnya pada saat pandemi Covid-19. saat ini masih endemik dan berdampak luas pada semua aspek kehidupan masyarakat.

“Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan kinerja di tahun 2021. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dan menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi. dari keramaian, dan mengurangi mobilitas.,

”kata Reynhard. Sebagai informasi, hingga 5 Februari 2021, jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 253.314 orang yang terdiri dari 204.805 narapidana dan 48.509 narapidana. togel online

Dari pemberian RK ini, negara berhasil menghemat Rp. 17.340.000 untuk biaya makan dengan rata-rata Rp. 17.000 per orang per hari. Remisi adalah pengurangan hukuman penjara yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pemberian remisi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006 Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP.

Narapidana yang menerima remisi adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya berstatus narapidana minimal 6 bulan kurungan, tidak melakukan tindak pidana selama menjalani hukumannya, dan aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di Lapas / Rutan.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *