Soal Wacana Revisi UU ITE, KSP: Perlu waktu mereview multitafsir pasal

Suratkabarindo – Staf Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu untuk mengkaji pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berpotensi multitafsir.

Langkah ini diambil menyusul wacana revisi UU ITE yang sebelumnya dilontarkan Presiden Joko Widodo. “Saya kira sedang dalam proses, Presiden sudah memerintahkan Kapolri dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk diperiksa nanti,” kata Donny kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

“Kajian ini memakan waktu, tentunya tidak bisa langsung dilakukan karena harus sangat hati-hati,” ujarnya. Menurut Donny, pada prinsipnya pemerintah tetap menginginkan adanya aturan hukum yang mencakup ekosistem digital di Tanah Air.

Pemerintah ingin masyarakat yang berkomunikasi dan bertransaksi melalui ekosistem digital terlindungi dari hasutan, fitnah, hoax atau berita palsu, hingga ujaran kebencian. Pada saat yang sama, ekosistem digital diharapkan tetap memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan mengkritik.

Donny mengatakan, wacana revisi UU ITE muncul karena Presiden merasa resah dengan keributan di media sosial. Masyarakat saling melapor berdasarkan undang-undang ini. Banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah atau korban kemudian dilaporkan ke polisi. Ini adalah hal-hal yang ingin diperbaiki pemerintah.

“Jadi memastikan ada payung hukum yang jelas untuk memastikan siapa saja yang melakukan tindak pidana di media sosial, di ekosistem digital kita, akan ditindaklanjuti, diproses. Tapi juga tidak membuat orang takut berargumen,” kata Donny.

Donny mengatakan, jika wacana revisi UU ITE ini terwujud, maka hal-hal yang berkaitan dengan penghasutan, fitnah, hoax, atau hoax, hingga ujaran kebencian akan dipertajam. Revisi ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya multitafsir terhadap hal-hal tersebut.

“Kita tunggu saja seperti apa, tapi yang jelas Presiden sudah membuka kemungkinan untuk merevisi,” kata Donny. Sementara itu, Jokowi sebelumnya mengatakan akan meminta DPR memperbaiki UU ITE jika penerapannya tidak memberikan rasa keadilan. togel online

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta. , Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, persoalan hulu undang-undang ini adalah pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan ke dalam multitafsir. Karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, dia akan meminta DPR menghapus pasal tersebut. “Apalagi mencabut pasal karet yang bisa berbeda tafsirnya, yang mudah dimaknai sepihak,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *