Sengketa Pilkada Sumbar, MK Tolak Permintaan Mulyadi-Ali Mukhni

Suratkabarindo – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Mulyadi dan Ali Mukhni.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara online, Selasa (16/2/2021). “Menyatakan permohonan pemohon tidak bisa diterima,” kata Anwar Usman.

Dalam kesempatan yang sama, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan alasan permohonan ini tidak diterima. Ia mengatakan, hal itu karena tidak ada bukti yang meyakinkan kepada panel bahwa ada hubungan antara hasil pemilu dengan penetapan Mulyadi sebagai tersangka pelanggaran pemilu.

Apalagi, seperti terungkap dalam persidangan, saksi Pemohon di tingkat kabupaten / kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat, “kata Wahiduddin.

Wahiduddin menambahkan, selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon untuk perolehan suara terbanyak adalah 1,5 persen x 2.241.292 total suara sah, sehingga total menjadi 33.619 suara.

Sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 614.477 suara. Sementara itu, perolehan suara partai terkait atau pasangan calon yang meraih suara terbanyak sebanyak 726.853 suara.

Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dan pihak terkait adalah 726.853 suara dikurangi 614.477 suara yang setara dengan 112.376 suara (5,01 persen) atau lebih dari 33.619 suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai Mulyadi-Mukhni tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sengketa.

“Menurut pengadilan, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo,” ujarnya. “Dengan demikian, pendapat tergugat dan pendapat pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki legal standing adalah beralasan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Mulyani dan Mukhni yang diwakili kuasa hukumnya, Veri Junaidi menilai, pemilihan Gubernur Sumatera Barat tidak adil. “Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tidak berjalan demokratis dan tidak dilandasi prinsip pemilu yang jujur ​​dan adil,” kata Veri dalam audiensi yang disiarkan online, Selasa (26/1/2021). ).

“Apalagi dalam proses penegakan hukum yang tidak adil dan ditegakkan,” ujarnya. Menurut pemohon, sudah ada upaya perolehan suara dengan menetapkan Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana Pemilu, tepatnya lima hari sebelum pencoblosan. togel online

Namun, aparat penegak hukum tidak melanjutkan proses penyidikan kasus Mulyadi dengan alasan tidak ada bukti yang kuat. “Sudah ada upaya nyata yang dilakukan oleh calon lain maupun oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini pusat penegakan hukum terintegrasi yang memaksa penetapan tersangka terhadap pemohon,” ujarnya.

Menurut Veri, penetapan tersangka berdampak pada perolehan suara Mulyadi dan Ali Mukhni serta membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau beralih ke opsi lain. Perpindahan pemilih ini juga dinilai terjadi karena masifnya pemberitaan penunjukan Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana Pemilu.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *