Sekretaris Negara Menyebut Sikap Pemerintah Terkait UU Pemilu Tak Terkait Gibran

Suratkabarindo – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, penolakan pemerintah terhadap revisi UU Pilkada dan Pemilu tidak terkait dengan rencana politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Pratikno mengatakan ketentuan dalam UU Pilkada disahkan pada 2016. Saat itu, Gibran belum membayangkan terjun ke dunia politik.

Pratikno membantah tudingan pembahasan UU Pemilu di DPR berhenti membahas untuk memuluskan langkah Gibran ke depan Pilkada DKI Jakarta 2024. melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/12/2021).

Menurut Pratikno, sikap pemerintah terhadap UU Pilkada didasarkan pada aturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Undang-undang tersebut mengamanatkan agar Pilkada dilaksanakan serentak di seluruh daerah pada tahun 2024 bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. .

Sampai saat ini ketentuan tersebut belum dilaksanakan. Karena itu, pemerintah tidak ingin UU Pilkada segera direvisi. “Sungguh undang-undang belum dilaksanakan kemudian kita ingin mengubahnya.

Apalagi undang-undang ini sudah disepakati bersama antara DPR dan Presiden, jadi sudah ditetapkan,” kata Pratikno. Pratikno juga membantah sikap pemerintah terhadap revisi UU Pemilu dan UU Pilkada ditujukan untuk menghalangi langkah politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat UU Pilkada dirumuskan pada 2016, Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Aturan-aturan dalam UU tersebut dibuat tanpa bermaksud menghalangi langkah politik partai tertentu. “Ini tidak ada hubungannya dengan itu, sama sekali tidak ada hubungannya,” kata Pratikno.

Terkait penolakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Pratikno, pemerintah tidak ingin revisi undang-undang terlalu sering dilakukan. UU Pemilu dinilai berhasil digunakan pada 2019.

Jika ada kekurangan, bisa dilakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemilu. Pratikno juga meminta masyarakat tidak mengaitkan sikap pemerintah terhadap kedua undang-undang tersebut dengan langkah politik partai tertentu.

“Jadi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan semua itu sama sekali,” ujarnya.

Dilansir dari tribunnews, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mempertanyakan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu. Irwan mengaitkan penghentian pembahasan UU Pilkada dan kemungkinan Gibaran mencalonkan diri sebagai Pilkada DKI.

“Mungkinkah keputusan ini dilatarbelakangi oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena terlalu cepat Gibran berangkat ke Jakarta pada 2022,” kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, Kamis (11/2/2021). ).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Riset Voxpol Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan sikap Presiden yang tidak mendukung Pilkada yang diselenggarakan pada 2022 dan 2023 dengan menolak wacana revisi UU Pemilu.

Ia menilai sikap ini kontradiktif ketika Jokowi mati-matian berusaha menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Apakah karena menantu Presiden sudah selesai mengikuti acara pesta pilkada, dan memenangkan Pilkada Solo dan Medan sehingga Presiden tidak mendukung pilkada serentak habis-habisan pada 2022-2023,” kata Pangi kepada Kompas. .com, Senin (1/2/2021). togel online

Waktu pelaksanaan UU Pilkada masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sembilan fraksi di DPR terpecah. Beberapa fraksi menginginkan agar Pilkada dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yaitu November 2024.

Sementara itu, beberapa fraksi lainnya mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan di revisi RUU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada tahun 2022 dan 2023.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *