Satgas Covid-19 Menyebut Sanksi bagi Penolak Vaksin sebagai Opsi Terakhir

Suratkabarindo – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemberian sanksi administratif kepada masyarakat yang menolak divaksinasi virus corona merupakan langkah terakhir.

Saat ini, pemerintah sedang memprioritaskan upaya persuasif agar masyarakat ikut serta dalam vaksinasi. Hal tersebut disampaikan Wiku saat menjawab pertanyaan wartawan tentang besaran denda dari sanksi administratif yang dijatuhkan kepada warga yang menolak vaksin.

“Perlu diingat bahwa aturan (sanksi) ini merupakan pilihan terakhir jika tindakan persuasif tidak efektif dan secara signifikan menghambat rencana operasional vaksinasi yang mengancam pembentukan kekebalan masyarakat,” kata Wiku dalam siaran pers yang disiarkan di Sekretariat Presiden YouTube, Kamis. (18/2/2021).

Wiku mengatakan sanksi administrasi penolakan vaksin Covid-19 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Dalam Pasal 13 ayat (5) Perpres disebutkan sanksi administratif ditetapkan oleh kementerian terkait dan lembaga, pemerintah daerah, dan / sesuai dengan kewenangannya. Namun, kata Wiku, hingga saat ini pemerintah belum melihat ada masyarakat yang tidak mematuhi perintah vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, sanksi administratif berupa denda atau lainnya dianggap tidak diperlukan saat ini. “Kami melihat masyarakat masih patuh dan mendukung program vaksinasi,” kata Wiku.

“Mengingat setiap detik, menit, dan waktu yang tersedia sangat strategis dalam pengendalian Covid-19 dan mampu menyelamatkan nyawa manusia di Indonesia,” ucapnya.

Perpres 14/2021 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Pandemi Penyakit Virus Corona. Ketentuan mengenai sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19 tertuang dalam Pasal 13A.

Setidaknya, ada 3 sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu pembekuan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, penangguhan atau penghentian pelayanan pemerintahan, dan / atau denda. togel online

Sanksi lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 13B yang berbunyi, “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak ikut dalam vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan penyebabnya.

terhambatnya pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wabah penyakit menular.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *