Saksi mengatakan, izin ekspor benih lobster diatur melalui grup di WhatsApp

Suratkabarindo – Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Trian Yunanda mengungkapkan, pengurusan izin ekspor benih bening (BBL) lobster banyak dilakukan di grup aplikasi WhatsApp bernama “bisnis lobster”.

Hal itu diungkapkan Trian saat menjadi saksi bagi terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito dalam perkara ekspor benih lobster, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

“Tidak ada mandat untuk membentuk tim dilligence, saya tidak tahu kenapa tim itu dibentuk. Dalam perjalanannya ada ‘WhatsApp group’ yang dibentuk bernama Lobster Business, dimana tim ‘due dilligence’ adalah eselon 2, 3, 4 dan beberapa staf dikomunikasikan. Serta koordinasi dari grup WA, ”kata Trian saat persidangan, dikutip dari Antara.

Dalam dakwaannya, tim yang diketuai Andreau Misanta Pribadi dan wakilnya adalah Safri. Keduanya adalah staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Trian mengaku hanya mengetahui tim dari luar saat ditanya mantan Dirjen Perikanan Tangkap Dedy Sutisna.

Menurut Trian, pembentukan Tim Uji Tuntas belum ada petunjuk teknisnya. Tim tersebut disebut-sebut hanya bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 53/2020 tentang Tim Uji Tuntas tertanggal 14 Mei 2020.

Trian sendiri juga masuk dalam grup WhatsApp. “Tugas kita memverifikasi dokumen, jadi dalam peraturan menteri ada mandat yang diberikan kepada unit teknis apa yang harus dikerjakan sesuai dengan amanat dalam Permen.

Kita susun ke Ditjen untuk pelaksanaannya,” kata Trian. Menurut dia, semua surat berupa dokumen fisik yang diserahkan perusahaan calon eksportir benih lobster diberikan kepada Menteri KP. togel online

Sementara itu, Tim Uji Tuntas mendapatkan dokumen dalam bentuk elektronik. “Dokumen yang kita semua masuk kan digital, tapi saya tidak hapal kewenangannya. Tapi tujuannya agar keputusan Dirjen Perikanan Tangkap untuk memverifikasi dokumen termasuk apa yang sudah dilakukan di kalangan pembudidaya,” kata Trian.

Dalam kasus ini, Suharjito didakwa memberikan suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai 103.000 dolar AS dan 706 juta rupiah. Suap diberikan melalui sejumlah perantara secara bertahap. Suap itu diberikan agar Edhy bisa mempercepat penerbitan izin budi daya lobster dan ekspor ke perusahaan Suharjito. Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. .

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *