Revisi UU Pemilu dinilai menjadi ajang pertarungan parpol

Suratkabarindo – Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai UU Pilkada dan UU Pilkada kerap direvisi. Bahkan, ia menilai UU Pemilu kerap diperdebatkan atau rencana revisi muncul setiap lima tahun.

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan publik. Apa yang kita lakukan setiap lima tahun untuk direvisi? Menurut saya salah satu alasannya adalah kepentingan politik, ”kata Qodari dalam diskusi berani bertajuk Vox Point Indonesia.“ Akrobat Partai Politik di Balik Revisi UU Pemilu ”Sabtu (13/2/2021).

Menurut dia, revisi UU Pemilu merupakan ajang pertarungan politik antara partai menengah besar dan partai kecil di tengah massa, terutama wacana tentang ambang batas. Dan ambang batas pencalonan presiden (ambang batas presiden).

Partai menengah dan besar, kata dia, sepertinya selalu berusaha “mereduksi” kekuasaannya di jalanan dengan mengurangi jumlah parpol (parpol) di DPR. “Dengan cara ‘konstitusional’ menyederhanakan sistem kepartaian.

Salah satu yang lazim dilakukan adalah pemilu yang menaikkan ambang batas parlemen (PT). Salah satunya dengan mengurangi jumlah kursi di daerah pemilihan,” jelasnya. Oleh karena itu, ia memprediksi yang akan terjadi dengan RUU Pemilu adalah proses tawar menawar antara parpol besar dan kecil.

“Akan ada tawar menawar antara parpol besar yang PT-nya naik dan yang tidak mau PT-nya naik karena kalau PT meningkat tidak akan lolos PT,” ujarnya. Dengan demikian, partai yang lebih kecil pun memiliki strategi lain untuk bertahan hidup.

Caranya dengan memasukkan pasal-pasal yang mengganggu atau mengusik kepentingan partai besar. Misalnya, kata dia, ada syarat calon presiden (calon) sarjana dan lainnya.

“Ini isu basi karena kita sudah bolak-balik belasan tahun. Kok kita sekarang mengulang hal yang sama lagi,” tambah Qodari. Berbagai fraksi di partai politik saling berselisih pendapat untuk menetapkan angka ambang batas parlemen tetap 4 persen, atau naik dari 5 persen menjadi 7 persen.

Begitu juga dengan ambang batas kepresidenan. Fraksi-fraksi di DPR belum sepakat menurunkan ambang batas atau tetap berpegang pada ketentuan yang ada. Namun di sisi lain, untuk kasus RUU Pemilu 2021, ia menilai beberapa pihak merasa bermasalah jika pilkada dilaksanakan serentak pada 2024.

Ia berpendapat, merefleksikan pemilu serentak 2019, ada dampaknya pada kelelahan anggota atau Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). karena penghitungan surat suara jauh lebih banyak.

“Karena sebelumnya hanya empat surat suara yang dihitung, sekarang ada lima surat suara yang ditambahkan untuk pemilihan presiden,” ujarnya. Dia berpandangan, saat pemilihan presiden dan legislatif digabung pada 2019, petugas akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk menghitung surat suara.

Selain itu, petugas juga menemukan masalah administrasi yang justru menyia-nyiakan waktu dan tenaga. “Saya garis bawahi, masalah administrasi ini sangat berpengaruh. togel online

Jadi kita yang di luar pasti tidak tahu. Tapi saya mengobrol dengan anggota KPPS, katanya administrasi mempersulit atau memperpanjang proses penghitungan suara. Misalnya semua saksi partai harus menandatangani setiap surat suara, “jelasnya.

“Kalau begitu, KPPS harus membuat salinan formulir C1 berukuran besar untuk semua parpol. Hal-hal semacam itu kemudian menyebabkan proses penghitungan menjadi lama dan melelahkan,” lanjutnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *