Rapat dengan Menteri Kesehatan, Wakil Ketua Komisi IX Pangkas Protes Insentif Pelayanan Kesehatan hingga 50 Persen

Suratkabarindo – Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar mengkritik langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan besaran insentif bagi tenaga kesehatan pada 2021.

Ansory mengatakan, pemerintah seharusnya tidak memotong insentif karena tenaga kesehatan berada di garis depan dalam penanganan Covid-19. “Dia (tenaga kesehatan) merelakan nyawanya, merelakan waktunya pakai APD selama 24 jam, mereka sudah 24 jam, kita kepanasan, Pak,” kata Ansory dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kementerian Kemendagri.

Ristek dan Kementerian Kesehatan, Rabu (3/2 / 2021)). Korbannya ratusan bahkan ribuan tenaga kesehatan. Bagaimana insentif bisa diturunkan, lanjutnya.

Ansory mengatakan, pihaknya ingin mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Komisi IX DPR untuk menjelaskan pemotongan insentif tersebut. Ia mengatakan tujuan pemberian insentif itu untuk mendorong tenaga kesehatan.

“Mereka menyerahkan nyawa, memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Tapi insentifnya dikurangi. Tolong jangan dikatakan itu insentif mereka. Itu harus dikembalikan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kritik terhadap pengurangan besaran tersebut diterima dan akan dibahas kembali oleh pemerintah.

Dia mengatakan anggaran Kementerian Keuangan sudah dibahas di DPR dan mendapat persetujuan. “Jadi ide kita realokasi dari anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan atau bisa dari anggaran di luar Kementerian Kesehatan,” kata Budi Sadikin.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan nilai insentif yang diterima petugas kesehatan tahun ini. Besaran pemotongan insentif bagi petugas kesehatan bahkan mencapai Rp. 7,5 juta. Nilai insentif bagi tenaga kesehatan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65 / MK.02 / 2021 yang diterima Kompas.com.

Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 1 Februari 2021 menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01 / Menkes / 62/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal permintaan konseling bagi tenaga kesehatan dan peserta.

PPDS (program Pendidikan Dokter Spesialis) untuk penanganan Covid-19. Rincian surat Rp. 7,5 juta untuk insentif dokter spesialis sedangkan Rp. 6,25 juta untuk dokter peserta PPDS, Rp. 5 juta untuk dokter umum dan dokter gigi, Rp. 3,75 juta untuk bidan dan perawat, serta Rp. , 5 juta sedangkan santunan kematian per orang adalah Rp. 300 juta. togel online

Keputusan tersebut menjelaskan bahwa biaya satuan adalah batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui. Untuk diketahui, tahun lalu insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp. 15 juta, dokter umum / dokter gigi Rp. 10 juta, bidan atau perawat Rp. 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp. 5 juta.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *