PPP : Lebih Baik Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Membuat Kebijakan

Suratkabarindo – Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani berpesan kepada pemerintah untuk membuka publik sebelum membuat produk yang menampilkan polemik di masyarakat.

“Ke depan, PPP berharap para pembantu presiden akan memutuskan sebelum menyampaikan rencana kebijakan kepada presiden, sehingga ruang konsultasi publik dibuka seluas-luasnya,” kata Arsul di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

seperti dikutip dari Antara. Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk melupakan polemik Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat pengaturan izin penanaman modal untuk industri minuman keras (minuman beralkohol).

Menurut Arsul, pemerintah perlu mendengarkan suara dan pendapat berbagai elemen masyarakat, terutama yang terkena dampak atau dirugikan. Di sisi lain, ia menyebut PPP memiliki kasih sayang kepada Presiden Joko Widodo yang juga telah mencabut lampiran tersebut.

Arsul berpendapat, pencabutan pernyataan tersebut mengindikasikan Presiden mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh elemen masyarakat, khususnya ormas Islam (ormas) seperti NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut saya, Presiden sudah menyatakan sami’na wa atha’na (saya dengarkan dan patuhi) apa yang menjadi aspirasi dan suara umat Islam, ”kata Wakil Ketua MPR.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, PPP sebagai partai koalisi pemerintah telah menyampaikan kepada presiden keluhan-keluhan di kalangan kiai dan pemuka agama di berbagai daerah tersebut.

“Sekali lagi Alhamdulillah mendengarkan suara para kiai dan tokoh Islam, tanpa banyak waktu merespon positif dengan menghilangkan keterikatan terkait investasi alkohol,” ujarnya. togel online

Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mencabut ketentuan tentang penanaman modal di industri minuman keras yang tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan tersebut langsung disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021). “Dengan ini saya sampaikan, saya sudah putuskan lampiran Perpres tentang pembukaan investasi baru di industri minuman beralkohol, saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengungkapkan, keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. “Setelah mendapat masukan dari ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya, serta tokoh agama lainnya, serta masukan dari provinsi dan daerah,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *