PPKM Mikro Dinilai Tidak Efektif, Pengamat Kebijakan Sarankan Karantina Wilayah

Suratkabarindo – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) tidak efektif dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Agus memprediksi, kebijakan PPKM mikro tidak dapat menurunkan laju mobilitas masyarakat seperti PSBB, PSBB transisi, dan PPKM. Menurut dia, jumlah kasus Covid-19 tidak akan berkurang jika pemerintah tidak memberlakukan karantina regional.

“Dari awal mikir saya kan lockdown. Cuma masyarakatnya 1 sampai 2 bulan, makan semuanya. Harus efektif seperti yang dilakukan di Wuhan,” kata Agus, saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/8). 2/2021).

“Memang PSBB macam-macam itu bisa meredam orang agar tidak tertular? Betul tidak. Lalu kenapa masih terus dipakai,” sambungnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kebersihan Kesehatan, pemerintah wajib memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan dasar yaitu kecukupan pangan jika melaksanakan karantina daerah. UU Karantina Kesehatan juga mengatur sejumlah hak lain yang harus diperoleh masyarakat.

Misalnya hak untuk diberikan penjelasan sebelum masuk wilayah karantina, hak mengisolasi dan mendapat rujukan perawatan rumah sakit jika positif Covid-19. Kemudian, hak untuk mengganti kerugian harta benda akibat upaya pengendalian epidemi.

Ada juga hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan atau diturunkan dari jabatannya, hak untuk terlibat aktif dalam memerangi wabah, hingga hak untuk pulih dari dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, Agus menilai sikap pemerintah yang kurang jelas dalam menerapkan aturan PPKM skala mikro.

Seperti aturan jam operasional pusat perbelanjaan yang sebenarnya ditambah, bisa tutup pukul 21.00. Padahal pada PPKM sebelumnya, pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00.

“Kita tidak tahu pemerintahan seperti apa yang diinginkan pemerintah. PPKM biasa tidak berjalan, ditambah lagi. Menurut saya, ini kompleksitas yang tidak berguna,” kata Agus. PPKM skala mikro akan dilaksanakan mulai hari ini, Selasa (9/2/2021), di tujuh provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. togel online

PPKM skala mikro mensyaratkan pembentukan posko (losko) penanganan Covid-19 di tingkat desa / kecamatan. Aktivitas kerja dari kantor dibatasi hanya 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan sisanya bekerja dari rumah (work from home).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *