PPATK Minta Pemerintah Dorong RUU Penyitaan Aset untuk Prolegnas Prioritas

Suratkabarindo – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong RUU Penyitaan Aset Pidana (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat ditemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly beserta jajarannya di kantor Kemenkumham, Senin (15/2/2021).

“Sehubungan dengan tidak adanya lagi masalah yang masih menunggu keputusan, PPATK meminta Kementerian Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk mendorong ditetapkannya RUU Penyitaan Aset Pidana sebagai RUU Prioritas 2021 atau minimal RUU Prioritas 2022,” Dian kata dalam keterangannya, Senin.

Ia menuturkan, RUU yang digagas PPATK ini dibuat pada 2008. RUU tersebut kemudian dibahas antar kementerian pada November 2010. Kementerian / lembaga yang terlibat dalam penyusunannya adalah Kemenkumham, PPATK, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Akademisi FH UI, Kepolisian. , KPK, Kejaksaan Agung, dan para ahli.

“RUU Penyitaan Aset Pidana sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011,” kata Dian. RUU tersebut dirumuskan dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Dian menjelaskan, RUU tersebut memiliki tiga substansi utama, yakni kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sebagai salah satu aset yang dapat disita untuk negara, hukum acara penyitaan aset, dan pengelolaan aset.

Menurut dia, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan merupakan aset yang tidak diimbangi dengan pendapatan atau tidak diimbangi dengan sumber kekayaan tambahan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum, dan diduga terkait dengan tindak pidana.

Kemudian, hukum acara penyitaan aset dalam RUU tersebut dikatakan menekankan konsep state versus asset (in rem), yang juga mengatur tentang perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. togel online

Terakhir, mengenai manajemen aset, RUU tersebut merinci sembilan jenis kegiatan, yaitu, penyimpanan, keamanan, pemeliharaan, penilaian, transfer, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembalian.

Jika RUU tersebut disahkan, PPATK menilai dapat membantu memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana tersebut. “Dan itu akan memberikan efek jera pada pelakunya dan efek jera bagi potensi kejahatan ekonomi,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *