Posko Desa Bertugas Antar Makanan Pasien Isolasi Mandiri

Suratkabarindo – Kepala Satuan Tugas Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melaksanakan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) mulai 9 Februari 2021.

Alexander menjelaskan Penerapan PPKM skala mikro mendorong setiap desa untuk mendirikan posko penanggulangan Covid-19. Salah satu tugas posko ini adalah mengawasi dan mengantarkan makanan kepada warga desa yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

“Berdasarkan keputusan Presiden bahwa mulai 9 Februari akan diberlakukan PPKM skala mikro. Artinya harus ada pos kelurahan yang mendampingi Puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Jadi yang diisolasi harus dikurung. 14 hari kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi, ”ujarnya. Alexander dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).

Alexander mengatakan, pelaksanaan PPKM skala mikro ini tidak lepas dari permasalahan yang terjadi di daerah hulu, seperti di desa atau kelurahan. Dimana penyebaran Covid-19 yang sebelumnya sering terjadi di perkantoran kini mulai menyebar ke cluster keluarga.

Untuk itu, pemerintah juga memastikan akan mengintervensi permasalahan yang dihadapi di daerah hulu. Oleh karena itu, kita harus turun tangan hingga ke daerah yang paling jauh, hingga ke pelosok desa. Jadi, sekarang dibuat program PPKM skala mikro, ”imbuhnya.

PPKM Jawa Bali sebelumnya telah berakhir. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di kedua pulau tersebut. Hal itu pun diakui Presiden Joko Widodo.

“Soal PPKM 11-25 Januari harus kita sampaikan apa. Ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita punya indeks mobilitas. Sehingga di beberapa provinsi Covid terus meningkat,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, pelaksanaan PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat ternyata tidak mampu melakukan kedua hal tersebut. togel online

Penerapan sejumlah aturan tersebut, menurut Jokowi, belum konsisten dilaksanakan di lapangan sehingga banyak terjadi pelanggaran yang berdampak pada jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pelaksanaan PPKM diperkuat dan para menteri serta pimpinan instansi terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan di daerah masing-masing. “Tapi yang saya lihat dalam implementasi kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya soal implementasi.

Jadi saya minta banget dilibatkan di lapangan. Tapi juga harus siap dengan cara yang lebih praktis dan sederhana agar publik tahu apa itu. panggil. M, “kata Jokowi.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *