Perpres Jokowi: Penyandang Cacat atau Meninggal Akibat Vaksin Covid-19 Diberikan Santunan

Suratkabarindo – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Pandemi Penyakit Virus Corona.

Perpres yang ditandatangani pada 9 Februari 2021 itu memuat sejumlah perubahan, penghapusan regulasi lama, dan penambahan regulasi baru.

Dikutip dari Perpres yang diunggah di situs resmi Sekretariat Negara, Sabtu (13/2/2021), salah satu aturan baru, yakni soal santunan bagi peserta vaksinasi yang mengalami cacat atau meninggal dunia setelah disuntik Vaksin covid19.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 15B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut: Pasal 15B (1) Dalam hal terjadi tindak lanjut setelah vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19 berdasarkan Hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dan kasus yang menyebabkan cacat atau meninggal dunia, diberikan santunan oleh Pemerintah. (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Sementara itu, dalam hal tindak lanjut pasca vaksinasi yang membutuhkan pengobatan dan perawatan medis, pemerintah juga mengatur ketentuannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (4). Artikel tersebut berbunyi: Dalam hal tindak lanjut setelah Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengobatan dan pengobatan dilakukan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan pengobatan wajib dilakukan. togel online

dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, yang dijamin melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan b. bagi peserta non aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, dibiayai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Selanjutnya pada ayat (5) pasal yang sama menjelaskan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan apabila peserta vaksinasi merupakan peserta non aktif program Jaminan Kesehatan Nasional dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional juga diberikan setara dengan kelas III. pelayanan kesehatan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *