Perludem: Wewenang Pemerintah Diperkuat Jika UU Pemilu Tidak Direvisi

Suratkabarindo – Anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah akan diuntungkan jika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak direvisi.

Keunggulan tersebut terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dan penguatan kewenangan pemerintah. “Paling tidak terkait dua hal itu. Pilkada masih 2024, lalu masih ada ambang batas pencalonan presiden,” kata Titi dalam diskusi online, Rabu (17/2/2021).

Salah satu poin perubahan wacana revisi UU Pemilu adalah normalisasi jadwal pilkada dari 2024 hingga 2022 dan 2023. Titi menjelaskan, jika pemilu tetap digelar pada 2024, pemerintah akan memiliki kewenangan yang lebih kuat.

Pasalnya, kepala daerah yang masa jabatannya pada 2022 dan 2024 akan dilantik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. “Ada petugas yang masuk kriteria. Ada pejabat menengah dan pratama. Itu semua ke presiden,” kata Titi.

Selain itu, ambang batas pencalonan presiden yang tidak berubah, yakni 20-25 persen, akan menguntungkan partai politik yang memiliki suara dan kursi besar. “Ada juga partai yang diuntungkan dari ambang batas pencalonan presiden, misalnya PDI-P, kalau bisa dibilang begitu,” ujarnya.

Meski demikian, Titi menilai revisi UU Pemilu dan Pilkada masih diperlukan untuk menilai tata kelola pemilu dan demokrasi.

Jika tidak direvisi, dia menilai kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin lemah dan kinerja partai politik akan menurun. “Dan terakhir, membatasi kualitas dan kuantitas keterlibatan partisipasi masyarakat,” kata Titi.

Stabilitas politik

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai perlunya stabilitas politik menjadi salah satu alasan pemerintah menolak revisi UU Pemilu. Menurut Aditya, pemerintah membutuhkan stabilitas politik agar program vaksinasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan.

“Dalam konteks kacamata presiden, apa yang saya sampaikan tadi, stabilitas politik demi kelancaran program vaksinasi atau pemulihan ekonomi itu sangat penting, rasionalitasnya ada,” kata Aditya, dalam diskusi yang disiarkan di akun Youtube Iluni UI. , Rabu (17/2 / 2021).

Aditya mengatakan, pemilu yang bisa digelar pada 2022 dan 2023 jika UU Pemilu direvisi bisa berdampak pada stabilitas politik. Pasalnya, Pilkada 2022 dan 2023 sangat erat kaitannya dengan pertarungan pilpres tahun 2024.

Terkait wacana revisi di DPR, sejauh ini hanya Partai Demokrat dan Fraksi PK Sejahtera yang mendukung amandemen UU Pemilu. Sementara fraksi lain menolak revisi dan meminta agar pemilu dilaksanakan pada 2024. togel online

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, pemerintah tidak ingin UU Pemilu dan Pilkada direvisi. Alasannya, pemerintah tidak ingin undang-undang diubah dengan mudah. “Pemerintah tidak menginginkan revisi kedua undang-undang tersebut, ya pada prinsipnya jangan secara bertahap mengubah undang-undang tersebut,” kata Pratikno, melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/2/2021).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *