Perludem meminta DPR tidak hanya fokus pada satu isu dalam RUU Pemilu

Suratkabarindo – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai perlu ada garis waktu yang jelas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal itu, kata dia, perlu dilakukan agar fraksi-fraksi di DPR tidak hanya fokus membahas persoalan terkait UU Pemilu. “Untuk itu, perlu ada timeline yang jelas dalam pembahasan RUU Pemilu ini,” kata Khoirunnisa kepada Suratkabarindo.com, Kamis (28/1/2021).

“Karena kalau dari awal sudah memperdebatkan masalah teknis seperti ambang batas, dapil, dan lain-lain, pasti akan memakan banyak waktu hanya untuk membahas masalah ini,” lanjutnya.

Khoirunnisa menilai sebenarnya banyak isu penting yang harus diperdebatkan atau dibicarakan oleh fraksi-fraksi di DPR. Oleh karena itu, diperlukan jadwal pembahasan yang jelas dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Ada masalah lain yang tidak kalah penting untuk dibahas, seperti desain lembaga penyelenggara pemilu atau masalah penegakan hukum pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan semangat revisi UU Pilkada untuk jangka panjang. Dia mengatakan, revisi UU Pemilu akan membuat DPR dan pemerintah tidak bisa merevisi UU menjelang penyelenggaraan kontestasi pemilu.

“Kami juga tidak ingin ini menjadi masalah lima tahun. Setiap lima tahun kami merevisi sesuatu yang belum kami uji sudah berapa kali kami revisi.

Jadi, kami sebenarnya ingin UU Pemilu yang kami diskusikan berlaku untuk beberapa pemilu, ”kata Saan usai rapat kerja KPU. II DPR, Selasa (26/1/2021).

Saan mengatakan revisi UU Pemilu diperlukan jika tidak menginginkan pemilu serentak pada 2024. Selain itu, untuk menguji sistem pemilu saat ini, apakah efektif atau tidak, baik dari peredaran elit maupun kualitas demokrasi. togel online

“Biarlah sistem yang kita buat saat ini diuji efektif atau tidak dalam kerangka, misalnya demokrasi, dalam kerangka sirkulasi elit,” ujarnya. Saan juga mengatakan revisi UU Pemilu diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dengan UU Pilkada. Kedua undang-undang tersebut, kata dia, akan disatukan dalam satu RUU Pemilu.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *