Perang Covid-19, Menkes: Perlu Kecerdasan TNI dan Polri

Suratkabarindo – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghapus, penggantian Covid-19 harus dimulai dengan tujuan yang jelas.

Karenanya, perang ini membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk TNI-Polri. “Pandemi Covid-19 adalah perang melawan virus SARSCov-2.

Itu permukaan kita di sini bekerja sama dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatasi perang ini,” kata Budi usai anak buah apelnya menggelar kesiapan Covid- 19 pemberi vaksinator dan pelacak di Mabes TNI, Jakarta. , dikutip dari Antara, Selasa (9/2/2021). “Perang ini harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Tujuannya untuk menekan laju penyebaran virus,” kata Budi.

Untuk laju penyebaran penyebaran Covid-19, kata Budi, diperlukan operasi yang memiliki strategi khusus dan intelijen dari aparat TNI dan Polri.

Strateginya adalah kita harus memiliki kemampuan intelijen yang kuat untuk menyalurkan kemana dan siapa musuh dengan melakukan program pengujian dan penelusuran.

Intel TNI yang dulu menggunakan fisik dan ponsel sadap, sekarang menggunakan test kit, katanya. Dalam proses Covid-19, menurut dia, strategi yang bisa diterapkan adalah memusnahkan virus di wilayah tersebut terlebih dahulu.

Dengan kata lain, pemerintah mendorong program vaksinasi untuk menekan laju penyebaran virus corona di daerah. “Kita tidak bisa memenangkan perang ini dengan membom kota yang hancur total, dan seluruh penduduknya mati.

Untuk itu, kita membutuhkan jaringan sampai ke tingkat yang paling rendah,” ujarnya. Kenapa kita juga bekerja sama dengan TNI dan Polri, untuk memastikan ini dilakukan sampai ke tingkat terkecil, paling bawah, akar rumput, di semua desa dan kabupaten dan kota, di semua RT dan RW, “jelas Budi.

Selain vaksinasi, upaya pemerintah untuk mendorong penyebaran virus corona juga dilakukan dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai hari ini, Selasa (9/2/2021) hingga 22 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 2021. togel online

Sama seperti dua PPKM sebelumnya, PPKM Mikro juga diterapkan di 7 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Berbeda dengan kebijakan PPKM sebelumnya, dalam kebijakan PPKM penerapan kerja dari rumah (WFH) dinaikkan menjadi 50 persen dan jam operasional pusat diperpanjang menjadi pukul 21.00 waktu setempat.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *