Penyitaan Harta Kekayaan Hasil Korupsi dinilai lebih adil dengan hukuman mati

Suratkabarindo – Fraksi Nasdem mendukung pembahasan RUU tentang Penyitaan Tindak Pidana Aset (RUU Penyitaan Aset). Wakil Ketua Fraksi Nasdem Willy Aditya menilai, saat ini upaya perampasan aset yang berasal dari tindak pidana dan merugikan keuangan negara masih terkendala regulasi formal yang terbatas.

“Saya melihat RUU Penyitaan Aset akan menjadi alternatif terobosan bagi sejumlah tindak pidana yang berkaitan dengan pengayaan diri,” kata Willy dalam siaran persnya, Senin (22/2/2021). “RUU ini dibutuhkan oleh negara agar bisa mengambil kembali hasil kejahatan dan juga terwujud keadilan di masyarakat,” ujarnya.

Willy mengatakan, regulasi hukum saat ini masih membatasi penegak hukum pada hukum atas aset yang diduga hasil tindak pidana. Akibatnya, banyaknya hukuman atas kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri, akhirnya tidak bisa menghentikan motif tersebut.

Apalagi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, hal ini tidak adil karena aset negara, uang atau aset negara tidak bisa dikembalikan meski pelakunya sudah diputuskan, ”kata Willy.

Karenanya, menurut Willy, RUU Perampasan Aset bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang marah dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anggota Komisi XI DPR itu menilai aset yang disita jauh lebih penting dan bangunan yang adil tidak ada artinya.

Dalam penyusunan RUU Penyitaan Aset, kata Willy, dibutuhkan dua instrumen utama, yakni definisi dan batasan aset yang bisa disita serta cara penegakan aturan.

“Penting untuk membahas RUU ini secara formal karena sebenarnya Indonesia sudah mengakui penyitaan aset pidana sebagai tindak pidana tambahan dalam berbagai undang-undang terkait kejahatan keuangan yang ada,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR juga menilai RUU tentang Penyitaan Harta Kekayaan layak dibahas dan menjadi prioritas. Ia mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyelesaikan naskah akademik RUU Penyitaan Aset pada tahun 2012, namun pembahasan RUU tersebut terus ditunda.

“Persyaratan teknis untuk menjadi salah satu RUU Prioritas sudah terpenuhi. DPR tentu menyambut baik surat Presiden terkait pengajuan resmi RUU ini,” kata Willy. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas.

Hal tersebut disampaikan Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat ditemui Menkumham Yasonna Laoly di kantor Kemenkumham, Senin (15/2/2021).

RUU Penyitaan Aset diprakarsai dan disusun oleh PPATK pada tahun 2008. Kemudian RUU tersebut dibahas antar kementerian pada November 2010. Kementerian / lembaga yang terlibat dalam penyusunannya adalah Kemenkumham, PPATK, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Fakultas Akademisi Hukum UI, Kepolisian, KPK dan Kejaksaan.

“RUU Penyitaan Aset Pidana sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011,” kata Dian. RUU tersebut dirumuskan dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Dian memaparkan tiga substansi utama, yakni kekayaan yang tidak bisa dijelaskan sebagai salah satu aset yang dapat disita untuk negara, hukum penyitaan aset, dan pengelolaan aset. togel online

Menurutnya, aset yang tidak dapat dijelaskan adalah aset yang tidak diimbangi dengan pendapatan tambahan atau sumber kekayaan yang asalnya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan diduga terkait dengan tindak pidana.

Kemudian, UU Penyitaan Harta Kekayaan dalam RUU tersebut dikatakan menekankan konsep state versus asset (in rem), yang juga mengatur tentang perlindungan pihak ketiga dengan itikad baik. Terakhir, ketentuan tentang jenis pengelolaan aset, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengalihan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembalian.

Jika RUU tersebut disahkan, PPATK menilai dapat membantu memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana tersebut. “Dan akan memberikan efek jera bagi pelakunya dan efek jera bagi potensi kejahatan ekonomi,” kata Dian.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *