Pengadilan Tata Usaha Jakarta menerima gugatan Tommy Soeharto tentang penyelenggaraan Partai Buruh

Suratkabarindo – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya.

Sementara itu, Tommy menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait keputusan pengesahan pengurus DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi Purwopranjono.

Dilansir dari situs PTUN Jakarta Case Tracking Information System (SIPP), perkara nomor 182 / G / 2020 / PTUN.JKT diputuskan pada 16 Februari 2021. Dengan dikabulkannya gugatan Tommy tersebut, maka SK Menkumham. Hak Republik Indonesia Nomor M. HH- 16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 dinyatakan batal oleh majelis hakim.

Selain itu, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) untuk Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020 juga dinyatakan batal.

Majelis hakim mewajibkan Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat untuk mencabut kedua putusan tersebut. “Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II turun tangan membayar biaya perkara sebesar Rp 384.000,” kata putusan seperti dikutip dari situs SIPP PTUN Jakarta, Selasa (17/2/2021).

Diketahui, dualisme kepengurusan Partai Berkarya bermula ketika sejumlah kader menilai kepemimpinan Tommy Soeharto saat menjadi ketua umum tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamatan Partai untuk meminta agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat. togel online

Meski kemudian sejumlah pengurus partai dibubarkan, Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Musyawarah Nasional pada Juli 2020. Dari Munaslub, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekjen.

Hasil Munaslub untuk kubu Muchdi diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan disahkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian. Hal ini berujung pada penghapusan kamp Tommy dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *