Pengacara Juliari: Hukuman Mati Hanya di Negara Komunis dan Indonesia

Suratkabarindo – Kuasa hukum mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Maqdir Ismail, mengatakan hukuman mati untuk kasus korupsi tidak lagi diterapkan di negara demokrasi. Padahal, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tetap berlaku.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi usulan penerapan hukuman mati terhadap kliennya dalam kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Usulan tersebut diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. “Aturan hukuman mati dalam kasus korupsi hanya ada di beberapa negara komunis dan Indonesia. Sudah tidak lagi ditaati oleh negara demokrasi,” kata Maqdir kepada Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Di sisi lain, Maqdir menilai ketentuan pidana mati dalam UU Tipikor sangat longgar. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan, dalam kasus tertentu hukuman mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi.

Kemudian pada bagian penjelasannya, frasa “keadaan tertentu” diartikan sebagai situasi yang dapat digunakan sebagai alasan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana untuk penanggulangan bahaya nasional. dan bencana alam.

Kemudian, penanggulangan akibat meluasnya kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter serta pengulangan kejahatan korupsi. “Tindakan menjatuhkan pidana mati yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) sangat longgar penafsirannya,” kata Maqdir.

Maqdir menilai pernyataan hukuman mati Eddy Hiariej kepada kliennya bisa menjadi beban bagi aparat penegak hukum.

Menurut dia, seharusnya pejabat pemerintah tidak membuat pernyataan terkait kasus yang saat ini sedang ditangani KPK atau Kejaksaan dan Polri. Pasalnya, pernyataan itu tidak perlu memperdebatkan penerapan hukuman mati bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Komentar seperti ini tidak hanya memberatkan penegak hukum, tapi juga akan mempengaruhi opini publik yang belum tentu baik untuk proses hukum yang sedang berjalan,” kata Maqdir. “Pernyataan Wamen tersebut sadar atau tidak akan digoreng sebagai tuntutan politik dalam penegakan hukum,” ujarnya. dia.

Sebelumnya, Eddy menilai Juliari dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo layak diadili karena hukuman mati. Menurut Eddy, kedua mantan menteri itu layak diadili atas hukuman mati karena terlibat praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertajuk Analisis Kritis Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi yang disiarkan di akun YouTube Fakultas Hukum UGM, Selasa (16/2/2021) togel online

“Kedua mantan menteri (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian diekspos ke OTT KPK. Bagi saya mereka layak diadili atas Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mencakup hukuman mati. penalti, ”kata Eddy dikutip dari Tribunnews.com, Selasa.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *