Peneliti LIPI: Ada kekhawatiran penerapan UU PSDN akan menciptakan budaya militer di kalangan masyarakat sipil

Suratkabarindo – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko khawatir pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) menciptakan budaya militer di kalangan masyarakat sipil.

Ini akan mengikuti pembentukan komponen cadangan (komcad) yang mengandung masyarakat sipil. “Jika (UU) PSDN ini diberlakukan, dikhawatirkan hanya akan memicu pemborosan anggaran, energi, dan juga memicu militerisasi,” ujar Diandra dalam webinar bertajuk “Kritik terhadap Pembentukan Komponen Cadangan” yang diadakan oleh Imparsial, Rabu (3/2/2021).

Selain itu, ia juga menilai pembentukan Komcad juga tidak berpengaruh besar terhadap sistem pertahanan negara. “Itu juga tidak akan efektif dalam memperbaiki sistem pertahanan atau hubungan sipil-militer di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengatakan suatu saat negara akan membutuhkan keberadaan komcad.

Namun yang perlu dilakukan sekarang adalah membenahi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Reformasi, misalnya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan meningkatkan kualitas tempur.

“Agar kesiapan tempur mereka bisa tercapai minimal 90 persen. Jadi kalau ada kasus ada ancaman, mereka (siap) segera,” ujarnya. “Sekarang ini susah bahkan mengumpulkan tentara. Untuk alasan apa? Rumahnya di desa, mereka dikontrak. togel online

Untuk mengumpulkan 1.500, 1.600 itu tidak mudah,” lanjutnya. Pembentukan Komcad didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut maka terdapat tiga dimensi pada struktur kumparan yaitu dimensi darat, laut dan udara. Tahun ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana menarik 25.000 orang untuk bergabung dengan Komcad.

Namun, rekrutmen itu sendiri baru akan dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *