Pemerintah Harus Melindungi Partai Demokrat Yang sah

SuratkabarindoPartai Demokrat menyatakan, pemerintah harus melindungi dan melindungi Partai Demokrat yang sah dan dari tindakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Muktamar Luar Biasa (KLB) yang digelar kontra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

“Pemerintah berkewajiban melindungi dan melindungi Partai Demokrat yang sah dan dari tindakan Moeldoko dalam rangka melindungi iklim demokrasi Indonesia dan menegakkan keadilan,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10). 6/3/2021).

Apalagi, kata Herzaky, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat dan pelantikan Partai Demokrat yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah tetap menerima hasil KLB palsu yang ditetapkan Moeldoko, apalagi menganggap ini masalah internal,” kata Herzaky.

Masalahnya, KLB tersebut gagal karena bersifat internal karena melibatkan Moeldoko sebagai pihak eksternal yang terpilih secara terbuka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Terang dan menerima keputusan tersebut.

Itu perbuatan, perbuatan inkonstitusional karena penyelenggaraan KLB tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat.

“Sehingga tindakan penyelenggaraan KLB ini merupakan perbuatan melawan hukum. Padahal, KSP Moeldoko bisa dikatakan telah melakukan ‘penyalahgunaan kekuasaan’ mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan,” kata Herzaky. togel online

Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky yang menyatakan bahwa Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa konflik Partai Demokrat baru menjadi masalah hukum ketika kelompok KLB mendeklarasikan kepengurusan Demokrat yang baru atas hasil KLB kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

“Kasus baru PD KLB akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Saat itu pemerintah akan memeriksa keabsahannya berdasarkan undang-undang dan AD / ART parpol,” Mahfud kata dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang terjadinya wabah atau rapat nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal parpol. “Risikonya pemerintah dituduh cuci tangan, tapi larangan atau dorongan bisa dituduh mengintervensi, memecah belah, dan sebagainya,” kata mantan Ketua MK itu.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *