Pemerintah dinilai tidak sejalan dengan wacana revisi UU ITE

Suratkabarindo – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf menilai pemerintah tidak bersatu menanggapi wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu, menurut Muzzamil, terlihat dari sikap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang kini tengah merencanakan penyusunan pedoman tafsir UU ITE tak lama setelah Presiden Joko Widodo memberi isyarat untuk merevisinya.

“Pemerintah tidak kohesif. Presiden baru bicara soal revisi UU ITE, Menkominfo bicara soal tafsir, mana yang akan dipegang publik?” Kata Muzzammil saat dihubungi, Kamis (18/2/2021).

Anggota Komisi I DPR tersebut mengkritisi rencana penyusunan pedoman tafsir karena tidak diakui di jajaran legislatif. Karena itu, dia menilai Menteri Komunikasi dan Informatika harus menjelaskan pedoman tafsir yang akan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Ia juga meminta Pemerintah menegaskan posisinya terkait wacana revisi UU ITE. “Tadi diklarifikasi dulu oleh Menteri Komunikasi dan Informatika apa bentuk resmi penafsirannya? PP atau apa? Dan ditegaskan kembali bahwa Pemerintah menginginkan revisi atau sebenarnya apa?” dia berkata.

Menteri Johnny mengatakan, pemerintah akan segera menyusun pedoman penafsiran resmi UU ITE. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan penerapan UU ITE berjalan dengan adil.

“Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat pedoman tafsir resmi UU ITE agar lebih jelas penafsirannya,” kata Johnny kepada Kompas.com, Selasa. (16/2/2021). togel online

Johnny mengatakan, pedoman tafsir resmi UU ITE perlu disiapkan guna memastikan penafsiran UU yang sama. “Pemerintah akan lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir untuk ditafsirkan secara hati-hati,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan meminta DPR memperbaiki UU ITE jika pelaksanaannya tidak memberikan rasa keadilan. “Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta. , Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, persoalan hulu undang-undang ini adalah pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan ke dalam multitafsir.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *