Pemerintah diminta melibatkan Komnas HAM jika ingin merevisi UU ITE

Suratkabarindo – Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) meminta pemerintah melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika nanti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi.

“Kami berharap Komnas HAM sebagai lembaga pemerintah yang menitikberatkan pada hak-hak dasar warga negara dilibatkan dan harus menjadi garda terdepan dalam proses revisi UU ITE,” ujar Koordinator PAKU ITE Muhammad Arsyad dalam diskusi berani yang digelar PETA ITE. dan Safenet, Jumat (19) / 2/2021).

Arsyad menjelaskan, peran Komnas HAM sangat dibutuhkan untuk melakukan proses penyaringan, yang pasal-pasal dalam UU ITE bertentangan dengan hak dasar warga negara. “Jangan sampai ada yang mengkritik perusahaan yang merusak lingkungan secara berlebihan, mereka akan dihukum,” kata Arsyad.

“Jadi kami sangat berharap Komnas HAM bisa menjadi yang terdepan, termasuk melakukan proses screening mana saja permasalahan yang terkait dengan UU ITE dan mana yang bukan karena merupakan hak dasar warga negara,” lanjutnya.

Wacana UU ITE pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021) kemarin. Jokowi meminta revisi pasal karet dalam UU ITE yang menimbulkan multitafsir.

Ia mengatakan akan mengundang DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapannya tidak bisa menghadirkan keadilan bagi semua pihak. “Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE karena dari sinilah asalnya.

Termasuk pasal karet yang bisa ditafsirkan berbeda yang mudah ditafsirkan sepihak,” tegasnya. . Jokowi. Revisi UU tersebut disambut baik oleh sejumlah fraksi di DPR, salah satunya pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan UU ITE masih memuat pasal karet yang kerap dijadikan sarana pemberitaan pihak lawan hanya karena masalah kecil di media sosial, togel online

“Kita sudah muak dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu saja yang sering kita dengar ketika pemberitaan atas nama UU ITE ramai-ramai di media sosial, itu saja yang digunakan seseorang untuk melapor ke polisi,” kata Aziz, Selasa (16/9). 2/2021).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengaku siap membahas Revisi UU ITE jika diusulkan pemerintah. Mengenai perangkat Presiden Joko Wisodo untuk merevisi UU ITE, kami menyambut baik dan siap membahas kembali UU ITE. Pemerintah bisa mengajukan revisi UU ITE, sehingga DPR menunggu pemerintah memasukkannya dalam hal ini, “kata Meutya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *