Pemerintah Dianggap Perlu Kembangkan Teknologi Perang Untuk Penguatan Bela Negara

Suratkabarindo – Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ali Sya menuturkan, pemerintah perlu mengembangkan teknologi perang jika ingin mengantisipasi ancaman terhadap pertahanan negara. “Yang harus dikembangkan adalah kekuatan yang tidak bersifat tradisional.

Kekuatan utama memiliki arah, misalnya teknologi perang, penggunaan alat-alat utama yang strategis,” kata Ali dalam webinar “Keberatan Hati Nurani dan Dilema Komponen Cadangan”. yang diselenggarakan oleh Centra Initiative, Rabu (10 / 2/2021).

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, kata dia, sudah sepatutnya negara tidak menempatkan model ancaman dalam paradigma perang tradisional.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) masih berperspektif bahwa antisipasi ancaman pertahanan dilakukan secara tradisional.

Ia mengatakan bahwa paradigma dalam aturan tersebut harus mengacu pada ancaman yang lebih modern atau situasional. Ia khawatir model antisipasi ancaman yang dikembangkan pemerintah saat ini berlawanan arah.

“Jika yang dimaksud ancaman bukan lagi ancaman militer tradisional, tentu yang harus dibangun adalah kekuatan yang tidak ke arah itu,” ujarnya. Pasal 4 ayat (2) UU PSDN menyebutkan bahwa ancaman yang dimaksud terdiri dari ancaman militer, ancaman nonmiliter dan hibrida. Cakupan ancaman ini juga menimbulkan kontroversi.

Tak ayal, pembentukan komponen cadangan (komcad) dikhawatirkan bisa digunakan untuk menghadapi ancaman tersendiri, seperti bahaya komunisme hingga terorisme. togel online

Tahun ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana menarik 25.000 orang untuk bergabung dengan Komcad. Namun, rekrutmen itu sendiri baru akan dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan).

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *