Pemerintah dan DPR Menyepakati RUU Ibu Kota Negara Masuk di Prolegnas Prioritas 2021, Ini Alasannya

SuratkabarindoKetua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas membenarkan bahwa RUU Ibu Kota (RUU) sebagai payung hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Di tengah pandemi Covid-19 tentunya akan dilayani di masyarakat karena tidak ada prioritas. Pasalnya, saat terjadi pandemi, pemerintah dituntut untuk memfokuskan anggarannya pada kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Supratman kemudian membeberkan alasan masuknya RUU Ibukota Negara ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Kata Supratman, persetujuan pembahasan RUU Permodalan Negara tidak terlepas dari masalah pembiayaan yang dihimpun melalui lembaga penanaman modal.

Memang benar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, mungkin proyek ibu kota bisa berjalan, “kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Suratkabarindo.com, Rabu (24). / 3/2021).

“Tapi saya ingin memastikan mengapa kita setuju, pertama karena UU Cipta Kerja sudah membentuk lembaga pembiayaan investasi, dana abadi. Sehingga nantinya proses pembiayaan IKN kemungkinan akan digunakan melalui pembiayaan lembaga investasi, ”kata Supratman.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, dalam RUU Ibukota hanya proses pembiayaannya. Supratman bilang begitu, dan Pembiayaan lembaga penanaman modal, rencana pembangunan ibu kota baru tetap berjalan, namun bila tidak ada pendanaan dari lembaga penanaman modal akan timbul masalah karena pembangunan ibu kota baru tidak dapat mengandalkan APBN. togel online

“Hanya ada satu masalah terkait IKN (ibukota negara), tentu hasil kajian dari Bappenas dan penyusunan RUU ini sangat matang, yang kita punya hanyalah proses pembiayaannya,” kata Supratman. “Jika pembiayaan investasi tidak terbentuk, kemungkinan item ini akan sulit karena ruang fiskal kita sangat terbatas, apalagi pada saat pandemi, fokusnya adalah memfokuskan kembali seluruh anggaran untuk pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitter resmi, hanya 19,2 persen sumber daya yang menggunakan APBN. Sedangkan porsi terbesar berasal dari kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu sebesar 54,6 persen dari total kebutuhan dana. 26,2 persen sisanya akan bergantung pada investasi swasta.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *