Pemerintah Bentuk Tim untuk Membahas Rencana Revisi UU ITE

Suratkabarindo – Pemerintah telah membentuk dua tim untuk menjawab polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan tersebut berisi pasal karet atau multitafsir.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk tim yang dibentuk untuk membahas rencana revisi UU ITE. Pasalnya, sejumlah pihak mendorong pemerintah dan DPR merevisi pasal yang mengancam demokrasi.

“Tim revisi atau tim berencana merevisi UU ITE, karena ada gugatan, katanya UU ini mengandung pasal karet, diskriminatif, berbahaya bagi demokrasi. Jadi, kata Presiden tolong diskusikan kemungkinan revisi,” katanya. Kata Mahfud dalam keterangan pers video, Jumat (19 2/2021.

Menurut Mahfud, rencana revisi UU ITE akan membahas pasal-pasal yang berbunyi multitafsir dengan komponen masyarakat. Pemerintah akan mengundang pakar hukum, Persatuan Jurnalis Indonesia (PWI), pakar, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kelompok gerakan pro demokrasi.

“(Semua) nanti akan didengarkan master, memang tidak perlu revisi,” kata Mahfud. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim untuk menyiapkan tafsir atas pasal-pasal yang selama ini merespons multitafsir. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan bertanggung jawab atas diskusi di dalam tim.

“Itu nanti dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Johnny Plate akan bersama-sama, tapi juga bergabung dengan kementerian lain yang berada di bawah koordinasi Polhukam untuk menyerapnya,” kata Mahfud.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku akan meminta DPR memperbaiki undang-undang tersebut jika pelaksanaannya tidak memberikan rasa keadilan.

Menurut Jokowi, persoalan hulu undang-undang ini adalah pasal karet atau yang digunakan secara multitafsir. Jika revisi UU ITE dilakukan, Jokowi akan meminta izin kepada DPR dari pasal tersebut. “Sebagian besar pasal karet memiliki tafsir yang berbeda-beda, sehingga mudah dimaknai secara sepihak,” kata Jokowi.

Langkah-langkah yang Harus Dilakukan

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong pemerintah memasukkan revisi UU ITE ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Menurut Lucius, hal itu harus dilakukan jika Presiden Joko Widodo serius merevisi UU ITE.

“Jika Presiden memang ingin merevisi UU ITE, maka langkah prosedural yang penting adalah memerintahkan Menkumham untuk membahasnya kembali dengan DPR dan DPD untuk menambah Revisi UU ITE dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021,” ucapnya. Lucius, Rabu (17/2/2021).

Lucius mengatakan, peluang merevisi UU ITE tahun ini masih terbuka. Pasalnya, DPR belum meratifikasi daftar 33 rancangan undang-undang (RUU) yang disepakati dalam Prolegnas Prioritas. Lucius mengatakan, daftar Prolegnas Prioritas juga bisa dievaluasi di tengah jalan jika ada kebutuhan akan RUU tertentu yang menyatakan kedekatan.

“Karena bukan berarti tidak ada kemungkinan revisi UU ITE tahun ini,” kata Lucius. Lucius menambahkan, peluang revisi lebih terbuka mengingat fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah sudah sepakat untuk menerbitkan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. “Ini bisa menjadi peluang jika pemerintah menginginkan revisi UU Pemilu diganti dengan revisi UU ITE,” ujarnya. togel online

Saat ini UU ITE hasil revisi masuk dalam daftar 248 RUU Prolegnas 2020-2024. Ini menunjukkan bahwa ada agenda nasional untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun, jika revisi UU ITE sudah ditutup, maka regulasi tersebut harus masuk dalam Prolegnas Prioritas. “Presiden harus merevisi UU ITE menjadi 1 dari 33 RUU Prioritas yang disepakati DPR, Pemerintah, dan DPD,” kata Lucius.

Artikel multitafsir

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), setidaknya ada dua pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir, yakni Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan. Ungkapan “melanggar kesusilaan” dinilai memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas.

Terkait Pasal 28 ayat (2), ICJR menilai pasal ini tidak dirumuskan sesuai dengan tujuan awal rumusan tindak pidana kebencian. Pasal tersebut memuat larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam praktiknya, artikel ini menargetkan kelompok dan individu yang mengkritik institusi dan menyampaikan ekspresi yang sah.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *