Pemda dan Sekolah Bakal Kena Sanksi Bila Wajibkan atau Larang Siswa Pakai Seragam Beratribut Agama

Suratkabarindo – Pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah yang mewajibkan atau melarang siswanya mengenakan seragam atau atribut dengan agama tertentu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Menteri (SKB) 3 tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Jika keputusan bersama ini terjadi, akan ada sanksi khusus yang diberikan kepada yang melanggar,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (3/2/2021).

Sanksi nadiem diberikan secara bertahap sesuai dengan pelakunya. Dalam hal ini sanksi dapat diberikan kepada kepala daerah berupa gubernur dan bupati atau walikota yang melanggar atau kepada kewenangan sekolah seperti kepala sekolah dan tenaga pendidik yang melanggar.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan pendidik yang melanggar. “Gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati atau walikota.

Kemendagri bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lainnya,” kata dia. Nadiem.

Menurut Nadiem, tindak lanjut persembahan sanski akan dilakukan sesuai kebutuhan.

Kementerian Agama juga akan terlibat dalam memberikan bantuan untuk memoderasi praktik keagamaan kepada pemerintah daerah dan sekolah jika ditemukan.

Ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan dan menghentikan sanksi. “Jadi ada sanksi yang jelas bagi yang melanggar SKB 3 Menteri itu,” kata Nadiem.

Sebelumnya, pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) tentang Penggunaan Seragam dan Atribut bagi Siswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan Menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam SKB, pemerintah resmi tidak mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang siswanya mengenakan seragam dengan atribut agama.

Di SKB juga pemerintah memperbolehkan siswa dan guru untuk memilih jenis seragam. Artinya guru dan siswa bebas memilih memakai pakaian dan atribut yang memiliki kekhususan agama atau tidak.

Sementara itu, sebelum keluarnya 3 SK Menteri, seorang siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, terpaksa memakai jilbab oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah menyatakan bahwa ini adalah bekal sekolah yang sudah berdiri sejak lama. Kasus tersebut diketahui setelah video debat antara orang tua siswa dan sekolah menjadi viral di media sosial. Tak lama setelah video tersebut menjadi viral, pihak sekolah meminta maaf.

Pihak sekolah yang diwakili Kepala SMKN 2 Padang Rusmadi meminta maaf atas kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah.

“Saya mohon maaf atas segala kesalahan di bidang kemahasiswaan dan penyuluhan (BK) dalam menerapkan kebijakan seragam di sekolah,” kata Rusmadi dalam jumpa pers di Padang, Jumat (22/1/2021) malam. togel online

Rusmadi mengatakan, masalah tersebut akan diselesaikan secara kolektif dan damai. Kemudian, siswa yang dipanggil karena tidak memakai hijab di sekolah bisa bersekolah seperti biasa. “Ananda, kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa,” ucapnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *