Pegawai KPK Yang Menjadi ASN Tidak Bisa Dilibatkan di Organisasi Terlarang

Suratkabarindo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemindahan Status Pegawai Menjadi Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN).

Dalam isi Peraturan KPU yang diterima Kompas.com, pada Bab II ruang lingkup pemindahan status pegawai meliputi pegawai tetap pada jabatan struktural, pegawai tetap pada jabatan spesialis dan administrasi, serta pegawai tidak tetap.

Kemudian, pada Bab III bagian Alih dan Aliran Sumber bahwa mutasi pegawai KPK ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi persyaratan.

“Pemindahan pegawai KPK ke PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (c). Tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan / atau putusan pengadilan,” bunyi Pasal 5 Ayat 2.

Rincian lengkap persyaratan pegawai KPK untuk menjadi ASN, yaitu:

a. Tersedia sebagai pegawai negeri

b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah

c. Tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan / atau keputusan pengadilan

d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik

e. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan

f. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini,” bunyi Pasal 5 ayat 3.

Selain penandatanganan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi persyaratan pada ayat (2) huruf b, juga dilakukan uji wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Sedangkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. “Pegawai KPK yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berubah menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata ayat 6. togel online

Peraturan Komisi ini ditandatangani oleh KPK. Ketua Firli Bahuri. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 27 Januari 2021. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat surat edaran (SE) yang melarang negara terafiliasi. pegawai negeri sipil (ASN) dan / atau mendukung organisasi terlarang.

Aturan ini juga tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PAN-RB dan Kepala BKN. Surat Edaran Bersama juga menyebutkan bahwa organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) , dan Front Pembela Islam (FPI).

Adapun ormas dan ormas yang dicabut status hukumnya adalah ormas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan / atau putusan pemerintah dinyatakan dibubarkan, dibekukan dan / atau dilarang melaksanakan kegiatan, karena bertentangan dengan Pancasila. dan UUD 1945. adalah organisasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum, dan / atau kegiatan lain yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *