Partai Demokrat Mempertanyakan Dasar Pemerintah Membuat Pedoman Tafsir UU ITE

Suratkabarindo – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mempertanyakan alasan pemerintah membuat pedoman tafsir atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebab, menurutnya, dalam hierarki hukum tidak ada bentuk pembinaan yang legal. “Apa yang menjadi dasar pemerintah membuat pedoman regulasi seperti itu? Sangat berbahaya jika pedoman tersebut dibuat oleh pemerintah,” kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi rencana pemerintah untuk menyusun atau membuat pedoman interpretasi atas UU ITE. Menurut Benny, selama ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan hanya mengenal Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang.

Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, tambahnya.

Benny menambahkan, jika dibuat pedoman tafsir akan sangat berbahaya karena bersifat subjektif. Selain itu, ia menilai pedoman tafsir yang dibuat oleh pemerintah akan mengikuti selera pihak yang berwenang.

Selain itu, Benny juga berpandangan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki landasan hukum untuk menyusun pedoman penafsiran suatu pasal atau ketentuan norma dalam suatu undang-undang, termasuk UU ITE.

“Kalaupun ada hal yang belum diatur secara jelas, hal itu menjadi kewenangan utama hakim di pengadilan untuk menafsirkan atau memperjelasnya. Tidak ada dasar hukum bagi presiden untuk membuat pedoman tersebut,” ujarnya. .

Lebih lanjut, Benny menyoroti jika benar pembuatan pedoman penafsiran UU ITE melibatkan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, jika ini benar akan merusak sistem kenegaraan.

Pasalnya, Mahkamah Agung tidak boleh terlibat karena mereka ‘wasit’ hukum yang harus netral dan independen. “MA bukan anggota kabinet dan bukan eksekutif,” ujarnya.

Benny mengatakan, saat ini yang dibutuhkan bukanlah rencana pedoman penafsiran UU ITE, melainkan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, dalam penegakan hukum. Ia menilai bentuk pedomannya bisa berupa Peraturan Kepolisian Negara.

“Tujuannya agar penegakan UU ITE tidak pilih kasih, tidak selektif, dan benar-benar adil. Jangan dimanfaatkan untuk menyingkirkan dan memenjarakan lawan politik,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Selain itu, Benny juga menegaskan bahwa Demokrat terus mendukung revisi UU ITE sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal itu, kata dia, agar pembahasan revisi UU ITE tetap melibatkan berbagai kalangan di masyarakat.

“Undang-undang ini tidak lagi responsif terhadap tuntutan rasa hukum dan keadilan publik, selain berpotensi disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk menjaga stabilitas kekuasaan,” jelasnya. togel online

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menyiapkan pedoman interpretasi resmi UU ITE. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate saat dikonfirmasi soal langkah pemerintah terkait revisi UU ITE.

“Yang perlu segera disiapkan adalah pedoman interpretasi resmi UU ITE,” kata Johnny kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021). Johnny mengungkapkan, pembentukan pedoman tafsir resmi UU ITE diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Pedoman tersebut dibuat agar pelaksanaan pasal-pasal UU ITE berjalan dengan adil dan tanpa multitafsir.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *