Nilai UU Pemilu Puskapol UI Perlu Dibahas, Banyak Permasalahan Harus Dipecahkan

Suratkabarindo – Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mendorong DPR membahas revisi UU Pemilu.

Harapannya, dengan adanya revisi UU Pemilu, persoalan serius yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali dalam penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun mendatang.

“Undang-undang ini penting dibahas karena banyak sekali masalah yang harus diselesaikan, harus sinkron, harus dipastikan agar masalah politik di tahun-tahun mendatang bisa diselesaikan sekarang,” kata Aditya dalam diskusi yang disiarkan di akun Youtube. Sindikat PARA. , Jumat (5/2/2021).

Aditya mengatakan, ada sejumlah kendala teknis yang bisa muncul jika penyelenggaraan pemilu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Misalnya terkait sinkronisasi pendaftaran pemilih antara pilkada dan pemilu legislatif atau proses pencalonan pilkada dan pilpres. Siapa yang mau mencalonkan? Apakah mengikuti Pemilu 2019 kemarin yang digambar sebelumnya, atau hasil Pemilu 2024.

Untuk Pilkada, calon berhak mencalonkan partai pada 2019 atau 2024, padahal pemilu hanya berakhir pada April, “katanya.

Hal lain yang perlu dicantumkan misalnya terkait mitigasi terkait pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan pemilu jika kita merefleksikan pelaksanaan Pilkada 2020.

“Kita punya kesempatan untuk memperbaiki banyak hal di undang-undang agar tidak main-main lagi dengan undang-undang agar bisa digunakan tiga hingga empat kali pemilu baru dan kemudian akan ditinjau lagi,” kata Aditya.

DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). RUU ini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2021. togel online

Komisi II DPR mengusulkan revisi UU Pemilu ke Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (16/11/2020) dengan alasan ada pasal yang tumpang tindih dalam UU Pemilu dan UU Pemilu.

Beberapa poin yang menjadi perdebatan dalam RUU Pemilu antara lain perubahan jadwal pemilu dari 2024 menjadi 2022 dan 2023 serta kenaikan ambang batas parlemen menjadi 4 persen untuk DPR RI.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *