Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten

Suratkabarindo – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai ada inkonsistensi sejumlah partai politik yang menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilanjutkan pada 2022 dengan alasan Indonesia masih dalam status Pandemi covid19.

Padahal Pilkada 2020 juga digelar dalam situasi Indonesia sedang mengalami pandemi. “Kami melihat ada inkonsistensi di sini,” kata Khoirunnisa kepada Suratkabarindo, Selasa (2/2/2021).

Khoirunnisa mengatakan, merevisi jadwal pemilu dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan membuat penyelenggaraan pilkada semakin siap di tengah pandemi.

Apalagi, belum diketahui sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. “Padahal dengan adanya revisi UU Pemilu kita bisa membuat regulasi teknis yang lebih adaptif dengan situasi pandemi / krisis seperti ini.

Pada Pilkada 2020 sebelumnya kita tidak memiliki aturan itu di tataran hukum, ”ujarnya. Misalnya dengan memberlakukan posko, prapemilu, atau membuka TPS lebih lama,” lanjutnya.

Selain itu, Khoirunnisa mengingatkan koalisi masyarakat sipil untuk menolak pelaksanaan Pilkada 2020 bukan karena Indonesia sedang dalam keadaan pandemi Covid-19.

Namun, hal itu karena penyelenggara belum memiliki regulasi yang memadai untuk menyelenggarakan pilkada. “Tapi kita siapkan dulu regulasi agar bisa lebih adaptif dengan situasi pandemi,” kata Khoirunnisa.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mengatakan pihaknya menolak pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 sebagaimana tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Sekadar informasi, RUU Pemilu memuat ketentuan Pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Salah satu Pilkada yang akan digelar pada 2022 adalah Pilgub DKI Jakarta. togel online

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan Pilkada akan ditetapkan serentak pada November 2024. Djarot mengatakan, pelaksanaan Pilkada harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebab, ini merupakan bentuk konsolidasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, kata dia, saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan bisa diatasi.

Oleh karena itu, menurut Djarot, energi pemerintah harus digunakan untuk memperkuat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *