Nasabah Jiwasraya Mau Ketemu Jokowi, Moeldoko: Kita Mediasi dengan Kementerian BUMN, Bukan Semua ke Presiden

Suratkabarindo – Perwakilan pelanggan PT Jiwasraya menyatakan ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keluhannya. Mewakili penilaian appraisal, solusi restrukturisasi pemerintah atas kasus PT Jiwasraya masih merugikan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan akan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan mediasi dengan Kementerian BUMN.

“Kalau perlu akan kita terima di KSP. Kemudian kita undang dari BUMN lalu kita bahas dimana semua pengaduannya atau dimana pengaduan dari anggota Jiwasraya,” kata Moeldoko dalam dialog dengan masyarakat bertajuk “Dengar Pendapat KSP” . virtual pada Kamis (11/2/2021).

Ia melanjutkan, dalam situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan yang diterapkan pihaknya lebih ketat. Oleh karena itu, audiensi dengan Presiden sedang merencanakan untuk alasan keselamatan dan kesehatan kerja untuk saat ini.

Meski begitu, mantan Panglima TNI itu tidak membatasi komunikasi Presiden Jokowi dengan masyarakat. “Di Covid-19 ada protokol yang lebih ketat. Kami agak membatasi bukan bagaimana, tapi dalam konteks ini ada pengetatan sementara,” kata Moeldoko.

Selain itu, dia menilai persoalan PT Jiwasraya dengan pelanggan menjadi fungsi utama Kementerian BUMN. Sehingga KSP menyatakan siap membantu mediasi dengan Kementerian BUMN.

“Jadi kita bisa mediasi bapak ibu sekalian. Jangan ke Presiden, karena Presiden kan banyak urusan,” ujarnya. “Kita buka diri, saya ajak mereka datang ke KSP. KSP akan undang dari Kementerian BUMN mari kita temui dan berdiskusi. Nanti saya serahkan ke BUMN untuk bisa mengatasinya,” imbuhnya.

Dilaporkan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, program penyelamatan kebijakan (restrukturisasi) yang ditawarkan pemerintah dan penanganan baru masalah keuangan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan solusi terbaik untuk menjawab hak pemegang polis.

Anthony mengatakan program penyelamatan kebijakan ini menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil pemerintah, daripada harus melikuidasi Jiwasraya yang diyakini akan menambah kerugian pemegang polis. “Pemerintah tidak punya pilihan lain selain melakukan restrukturisasi.

Restru merupakan pilihan yang realistis karena biaya likuidasi akan jauh lebih tinggi,” kata Anthony dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

Merujuk pada hasil rapat Kementerian BUMN dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10/2020), diputuskan ada dua alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu terjadi di Jiwasraya. togel online

Pertama, melikuidasi Jiwasraya dengan sisa aset sekitar 20% dari total kewajiban lancar. Kedua, lakukan penyelamatan kebijakan (restrukturisasi) semua kebijakan pelanggan dan transfer ke IFG Life. Mengenai dua alternatif solusi ini, kata Anthony, sebaiknya setelah restrukturisasi pemerintah segera menjual sisa aset Jiwasraya. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya operasional BUMN atau menjadi lebih efisien.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *