Menteri Sekretaris Negara membantah penolakan revisi UU Pilkada dan Pilkada untuk mencegah Anies

Suratkabarindo – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah tudingan pernyataan pemerintah terkait revisi UU Pilkada dan UU Pilkada itu ditujukan untuk menghalangi langkah politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sikap pemerintah tidak ada kaitannya dengan Anies. “Tidak ada perusahaan, sama sekali tidak ada nama,” kata Pratikno melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Pratikno menuturkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dibentuk pada 2016. Saat itu, Anies masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

UU Pilkada mengamanatkan agar Pilkada dilaksanakan serentak di seluruh daerah pada tahun 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Menurut Pratikno, aturan itu dibuat tanpa bermaksud menghalangi langkah politik partai tertentu.

“Malah jangan dibalik, tidak mau UU diubah untuk kepentingan tertentu,” ujarnya. Pratikno juga menyebut sikap pemerintah terhadap UU Pilkada dan Pilkada terkait dengan rencana politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Ketika UU Pilkada dibuat, Gibran sedang mengembangkan bisnisnya dan tidak berencana terjun ke dunia politik. “Mungkin Anda tidak bisa membayangkan kemajuan walikota saat itu,” kata Pratikno.

Pratikno mengaku menolak rencana pemerintah merevisi UU Pilkada dan Pilkada secara individual karena tidak ingin UU itu mudah direvisi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya digunakan satu kali pada Pemilu 2019 dan sudah tidak berlaku lagi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan agar Pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2024 hingga saat ini belum terlaksana. Pratikno meminta maaf agar publik tidak mengaitkan sikap pemerintah dengan langkah politik partai tertentu. “Jadi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan semua itu sama sekali,” ujarnya.

Sebelumnya, dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan Pilkada serentak 2024 bisa membuat calon presiden dari kepala daerah kehilangan momentum. Pasalnya, Pilkada tahun itu akan bertepatan dengan pemilihan presiden.

Sementara itu, sejumlah nama baru-baru ini tercatat sebagai calon presiden, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyelesaikan masa jabatannya pada 2022 dan 2023. togel online

“Dengan asumsi Anies selesai pada 2022, maka Pilkada Daerah. Pemilu 2024 akan digelar serentak. Momentumnya akan sulit ditemukan. “Kalau momentum sulit didapat, karier politik akan sulit mengejar ketertinggalan,” kata Hendri saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Waktu pelaksanaan UU Pilkada masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sembilan fraksi di DPR terpecah. Beberapa fraksi menginginkan agar Pilkada dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni November 2024.

Sementara itu, beberapa fraksi lain mendesak agar pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan UU Pilkada. ketentuan dalam RUU Pemilu revisi Pasal 731 ayat (2) dan (3) yaitu pada tahun 2022 dan 2023.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *