Menteri Dalam Negeri Terbitkan Petunjuk PPKM Mikro, Ini Aturannya

Suratkabarindo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Perpres tersebut memuat tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat mikro berbasis mikro (PPKM) dan pendirian posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka pengendalian Covid-19.

“Kami mau sampaikan soal Kemendagri Nomor 3, tadi malam dikeluarkan jam 12 siang kurang dari 2 menit, jadi masih hari Sabtu,” ujar Dirjen Bappeda Kemendagri Safrizal di sela acara. Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 disiarkan di YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

PPKM mikro rencananya akan dilaksanakan pada 9-22 Februari 2021. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari PPKM yang telah dilaksanakan selama dua periode, terhitung sejak 12 Januari dan berakhir pada 8 Februari 2021.

Safrizal mengatakan, selama dua periode PPKM, penularan Covid-19 belum berhasil dikurangi, sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam skala yang lebih kecil. Nantinya, seluruh kelurahan / desa di kabupaten / kota yang memberlakukan PPKM mikro diwajibkan menerapkan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Misalnya Kota Depok, seluruh kelurahan di Kota Depok semuanya dilakukan oleh PPKM mikro, kata Safrizal. Adapun pembatasan yang diberlakukan di PPKM mikro yaitu pusat perbelanjaan atau mall harus tutup pada pukul 21.00 tanpa toleransi.

Sebelumnya, pada PPKM jilid 2, mal hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00. Pekerja yang diperbolehkan bekerja di kantor (bekerja dari kantor) dibatasi hingga 50 persen dengan protokol kesehatan, sedangkan sisanya bekerja dari rumah (bekerja dari rumah).

Kapasitas makan di restoran atau dine-in dibatasi maksimal 50 persen. Bahkan tempat makan hanya bisa buka hingga pukul 21.00.

Kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. “Kegiatan di fasilitas umum atau fasilitas sosial budaya yang bisa menimbulkan keramaian dihentikan sementara,” kata Safrizal.

Yang baru di PPKM mikro adalah didirikannya posko penanganan Covid-19 di tingkat desa / kecamatan. Safrizal menjelaskan, posko ini bisa terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari ketua RT, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Daswisma, Karang Taruna, tokoh masyarakat, relawan, dan lain-lain. togel online

Posko ini akan bertugas untuk pengendalian Covid-19 di kelurahan / desa, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan (prokes), penegakan program kesehatan, pendataan pelanggaran prokes kesehatan, hingga pelaporan perkembangan penanganan Covid- 19 secara bertahap ke tingkat atas.

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, semua kebutuhan desa terkait hal tersebut akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan kebutuhan tingkat kelurahan ditanggung oleh APBD kabupaten / kota.

“Sebagai tindak lanjut Inpres Kemendagri hari ini atau besok, Gubernur akan memastikan ada di tingkat yang lebih rendah, dengan menetapkan kabupaten / kota yang akan melaksanakan PPKM mikro,” kata Safrizal.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *