Menlu Singapura Menolak Memberikan Sanksi Ekstensif kepada Myanmar Meski Menyadari Kondisi Terburuk

Suratkabarindo – Menteri luar negeri Singapura menganggap perkembangan di Myanmar mengkhawatirkan, tetapi menolak sanksi luas terhadap negara itu sebagai tanggapan atas kudeta di sana.

Berbicara di hadapan parlemen, Selasa (15/2/2021), Vivian Balakrishnan berharap para tahanan, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, bisa dibebaskan. Baru setelah itu negosiasi dapat dilakukan dengan dewan militer yang berkuasa, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Singapura menyatakan keprihatinannya atas bentrokan kekerasan pada protes, penangkapan pegawai negeri, pemadaman internet dan pengerahan pasukan dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan kota. “Ini perkembangan yang mengkhawatirkan.

Kami mendesak pihak berwenang untuk menahan diri sepenuhnya,” katanya kepada Reuters, Selasa (16/2/2021).

Pihaknya berharap militer Myanmar segera mengambil langkah untuk meredakan situasi. Sebab, tidak boleh ada kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata, dan semoga ada penyelesaian damai.

Menurut dia, partai Suu Kyi telah menang telak dalam pemilihan November dan kudeta itu merupakan “kemunduran besar” bagi perekonomian Myanmar. Bisnis negara kota dikatakan cenderung menilai kembali profil risiko dan eksposur mereka ke negara tersebut.

Singapura telah menjadi sumber investasi asing terbesar ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan dari kedua pemerintah tersebut. Beberapa perusahaan di “Negeri Singa” menjadi sasaran para aktivis karena keterkaitan mereka dengan perusahaan militer.

Namun, Balakrishnan berpendapat bahwa penerapan sanksi yang luas terhadap Myanmar hanya akan merugikan penduduknya, di mana kemiskinan masih merajalela. Hal tersebut telah disampaikan dalam diskusi dengan rekan Barat, termasuk Jerman. togel online

Amerika Serikat dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang telah mengumumkan atau mengancam sanksi sebagai tanggapan atas kudeta Myanmar. “Kita tidak boleh memberikan sanksi yang luas dan umum tanpa pandang bulu karena yang paling menderita adalah rakyat biasa di Myanmar,” kata Balakrishnan.

Ucapan Balakrishnan tentang Myanmar termasuk yang paling komprehensif oleh seorang menteri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang memiliki kebijakan non-campur tangan para anggotanya. Indonesia dan Malaysia telah menyerukan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar, anggota ASEAN.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *