Menkumham Belum Terima Pencabutan Nama Djoko Tjandra dari Pencekalan

Suratkabarindo – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tak terima pihaknya disebut-sebut telah mencabut nama Djoko Tjandra dari sistem larangan yang disampaikan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.

Yasonna mengatakan, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut nama kasus korupsi hak penagihan Bank Bali, Djoko Tjandra, atas rekomendasi aparat penegak hukum.

Penegak hukum yang dimaksud Yasonna dalam kasus ini adalah Divisi Hubungan Internasional Polri karena Djoko Tjandra berusaha menghapus nama dari Daftar Pencarian Orang (DPO) saat masuk atau keluar dari Indonesia.

Karena itu, Yasonna mengatakan Dirjen Imigrasi tidak bisa begitu saja mencabut nama Djoo Tjandra tanpa rekomendasi dari kepolisian atau kejaksaan. Protap (prosedur tetap) di Imigrasi adalah pelarangan atau pencabutan larangan yang dilakukan atas permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), tidak seperti kami (Kemenkumham), ”kata Yasonna dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (23 /) 2/2021).

“Kalau APH minta diblokir ya akan kita blokir, kalau kita minta dihapus akan kita hapus. Itu ketentuan hukumnya,” kata Yasonna. Ia juga menyatakan pihaknya sudah menyampaikan pernyataan tersebut dalam rangkaian pemeriksaan. proses. “Dirjen Imigrasi dan Sekretariat Ditjen telah memberikan informasi dan menjelaskan hal tersebut di Bareskrim dan Kejaksaan Agung,” kata Yasonna.

Sebelumnya, dalam persidangan dikabarkan Napoleon mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) sehingga tidak bertanggung jawab. Hal tersebut diungkapkan Napoleon saat membacakan pembelaan atau pembelaan pada sidang di Pengadilan Tipikor di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Bahwa pencabutan nama Joko Soegiarto Tjandra di ECS merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Dirjen Imigrasi. Jadi bukan menjadi tanggung jawab Tergugat (Napoleon) karena Tergugat (Napoleon) yang melakukan. togel online

tidak memiliki otoritas itu, “kata Napoleon. Karena tidak punya kewenangan, kata Napoleon, pencopotan nama Djoko Tjandra tak bisa begitu saja dilimpahkan kepada partainya. “Tanggung jawab itu tidak bisa dilimpahkan kepada Divhubinter atau NCB Interpol Indonesia berdasarkan 3 surat NCB Interpol Indonesia,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Napoleon didakwa 3 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta subsider 6 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Napoleon terbukti menerima suap sebesar 370.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura dari Djoko Tjandra.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *