Menengok Kembali Revisi UU ITE 2016 yang Tidak Mencabut Pasal Karet ...

Suratkabarindo – Wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan undang-undang tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jokowi mengaku akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi undang-undang tersebut jika UU ITE yang berkeadilan tidak bisa direalisasikan.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta. , Senin (15/2/2021).

Bahkan, Jokowi mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal karet dalam UU ITE karena pasal tersebut merupakan hulu masalah hukum undang-undang. “Apalagi mencabut pasal karet yang memiliki tafsir berbeda, yang mudah dimaknai secara sepihak,” kata Jokowi.

Revisi UU ITE sebenarnya bukan yang pertama kali digulirkan. Pada tahun 2016, DPR telah merevisi UU tersebut dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai amandemen UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Namun, revisi saat itu tidak serta merta mencabut pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap pasal karet. Pasal yang dianggap bermasalah antara lain Pasal 27 ayat (1) tentang moralitas, Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pelanggaran ketiga pasal di atas diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar. Revisi UU ITE tahun 2016 ternyata tidak banyak memberikan perubahan terkait ketentuan pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hanya mereduksi ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dari maksimal 6 tahun penjara dan / atau Rp1 miliar menjadi 4 tahun penjara dan / atau Rp750. juta.

Undang-undang juga menyatakan bahwa ketentuan pidana tentang penghinaan dan / atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggar pasal kesusilaan dan pasal ujaran kebencian tetap maksimal 6 tahun penjara dan / atau denda Rp. 1 Milyar.

Dengan amandemen ini, tersangka kasus pencemaran nama baik dan / atau pencemaran nama baik tidak dapat ditahan selama masa penyidikan karena ancaman pidana kurungan kurang dari lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.

Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, yakin tidak akan ada lagi kriminalisasi kebebasan berpendapat setelah UU ITE direvisi. Rudiantara melanjutkan, revisi tersebut akan memberikan kepastian kepada masyarakat. togel online

Salah satunya terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kerap menuai pro dan kontra di masyarakat. “Dengan revisi ini tidak ada multitafsir. Karena gugatannya dari maksimal enam tahun sampai maksimal empat tahun. Jadi tidak bisa ditangkap lalu ditanyakan, karena semuanya harus ada proses. Maka deliknya adalah a delik aduan, “kata Rudiantara pada 2016 silam.

Pada kesempatan berbeda di tahun 2015, dikutip dari situs Kominfo.go.id, Rudiantara pernah mengatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin dihapus. Menurut Rudiantara, pasal ini sebenarnya memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik, khususnya di dunia maya. Namun, hanya saja dalam praktiknya sering terjadi kesalahan. “Yang salah bukan Pasal 27 ayat 3, melainkan penerapan Pasal 27 ayat 3,” ujarnya.

Perubahan lain

Selain mengurangi ancaman hukuman terkait penghinaan dan / atau pencemaran nama baik di atas, setidaknya ada tiga perubahan signifikan lainnya pada revisi UU ITE tahun 2016. Perubahan pertama adalah penambahan pasal tentang hak untuk dilupakan atau “hak untuk dilupakan”.

Hak ini ditambah dengan Pasal 26. Intinya, penambahan pasal ini memungkinkan seseorang untuk mengajukan permohonan penghapusan berita yang berkaitan dengan dirinya di masa lalu yang sudah selesai, tetapi diangkat kembali.

Salah satu contoh, seseorang yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, berhak mengajukan permintaan agar berita tentang dirinya sebagai tersangka dihapus.

Perubahan kedua adalah penambahan ayat baru pada Pasal 40 yang memberikan hak kepada pemerintah untuk menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar hukum. Informasi yang dimaksud terkait dengan pornografi, kekerasan rasial, terorisme, pencemaran nama baik, dan lain-lain.

Jika ada situs berita resmi yang dianggap melanggar undang-undang, penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme Dewan Pers. Jika situs yang memberikan informasi itu tidak legal dan tidak terdaftar sebagai perusahaan media, pemerintah bisa langsung memblokirnya.

Perubahan ketiga terkait penafsiran Pasal 5 tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa izin pengadilan tidak sah sebagai alat bukti.

Ketua Komisi I DPR saat itu, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan pihaknya sudah berupaya mengakomodir seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, wajar jika ada pihak yang puas dan tidak puas dengan hasil pembahasan draf yang disepakati.

“Kami memegang teguh kebebasan yang bertanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain atas nama kebebasan. Tidak semaunya,” kata Abdul Kharis saat dihubungi, Kamis (1/9/2016). “Itu hasil maksimal yang sudah kita bicarakan. Kalau ingin memuaskan semua pihak itu tidak mungkin. Harus ada dua sisi,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *