Menanggapi Jusuf Kalla, Istana: Kalau kritik sesuai aturan tidak masalah

Suratkabarindo – Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengkritik pemerintah. Kalla berbicara tentang bagaimana mengkritik tanpa harus berurusan dengan polisi.

Menanggapi Kalla, Fadjroel menegaskan, jika publik melontarkan kritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, sudah pasti tidak akan berhadapan dengan hukum.

“Jadi kalau mengkritisi menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pasti tidak ada masalah. Karena kewajiban pemerintah / negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali,” katanya. ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (13/2/2021).

Ia juga mengatakan sikap Presiden Jokowi atas kritik dan masukan yang tegak lurus dengan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, Fadjroel menyarankan agar masyarakat perlu teliti mempelajari sejumlah aturan.

Pertama, UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat”. Kemudian pasal 28J yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. ”

“ Lalu, jika masuk ke media digital, baca dan dengarkan UU No 19/2016 tentang Perubahan UU No 11/2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi, “kata Fadjroel.

Perhatikan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) tentang isi yang melanggar kesusilaan ayat (2) tentang isi perjudian ayat (3) tentang isi penghinaan dan / atau pencemaran nama baik ayat (4) tentang isi pemerasan dan / atau ancaman, ”lanjutnya.

Kemudian, kata dia, juga ada Pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan individu. dan / atau kelompok masyarakat tertentu pada SARA.

Dalam Pasal 45b, ancaman kekerasan atau intimidasi ditujukan kepada pribadi. “Jika ingin menyampaikan kritik dengan demonstrasi, baca dan dengarkan Undang-Undang Nomor 9/1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Depan Umum,” tambah Fadjroel. togel online

Dikutip dari pemberitaan Tribunnews.com, pernyataan Presiden Jokowi yang menghimbau masyarakat untuk mengkritik pemerintahannya mendapat tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pernyataan Kalla itu disampaikan saat menghadiri acara yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Awalnya Kalla membahas kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Kalla menilai persoalan utama dalam demokrasi adalah mahalnya harga demokrasi itu sendiri. Akibatnya demokrasi tidak berjalan dengan baik. “Pertama, demokrasi kita terlalu mahal.

Akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan baik. Berapa yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR, menjadi bupati dan calon juga butuh biaya,” kata Kalla. demokrasi itu mahal, maka timbul kebutuhan akan hasil investasi. Jadi disitulah kemerosotan demokrasi terjadi. Kalau demokrasi menurun maka korupsi juga akan meningkat.

Itu yang terjadi, ”lanjutnya. Kedua, Kalla juga menekankan pentingnya check and balances dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena perlu ada kritik dalam penyelenggaraan demokrasi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Meski berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan,“ Mohon kritik pemerintah. ”Tentu banyak pertanyaan, bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil oleh polisi. Ini tentu bagian dari upaya kami, “katanya.

Selain itu, Kalla menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal ini, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga demokrasi.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *