Mardani: PKS Dorong Pilkada 2022 dan 2023

Suratkabarindo – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kembali mengungkapkan sikap partainya agar Pilkada serentak 2022 dan 2023 bisa dilaksanakan.

Terkait Pilkada, PK Sejahtera berharap Pilkada 2022 dan 2023 bisa diselenggarakan.

Mengapa? Karena bayangkan ratusan daerah dipimpin eksekutor untuk jangka waktu satu hingga dua tahun, ”kata Mardani dalam siaran di kanal Youtube pribadinya, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, situasi ratusan daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam kurun waktu tersebut dapat membahayakan pelayanan publik atau masyarakat.

Sebab menurutnya Plt berbeda dengan kepala daerah definitif. Sementara itu, dalam situasi pandemi, Mardani menilai masyarakat membutuhkan kepala daerah yang memiliki amanah kuat dari masyarakat.
“Dalam situasi pandemi, di saat krisis banyak yang memfokuskan kembali anggaran. Banyak program yang perlu dipertajam. Kita butuh kepala daerah yang memiliki amanah yang kuat dari rakyat.

Bukan pengangkatan, ”ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, PKS berharap Pilkada 2022 dan 2023 terus dilaksanakan.Hal ini menurutnya juga akan berdampak positif bagi masyarakat.

Ia menilai dengan adanya Pilkada 2022 dan 2023, masyarakat bisa melihat kontestasi sehat setiap calon.

“Ini juga bagus untuk masyarakat karena kita bisa melihat kontestasi yang sehat, siapa kepala daerah terbaik yang mungkin masuk nominasi 2024,” pungkasnya.

Selain itu, Mardani juga menanggapi aturan yang tertuang dalam RUU Pilkada, yakni kabar mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak bisa mengikuti pilpres hingga pilkada. Mengambil sikap, Mardani mengaku tak setuju dengan aturan tersebut.

Sebab, menurutnya, organisasi yang bersangkutan sudah dilarang sehingga tidak ada anggota.

“Maka setiap orang juga berhak untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu kita perlu kembali.

Tidak dengan cara yang membatasi suara dan kebebasan orang, “katanya.” Tapi biarkan mereka berinteraksi, tapi literasi dan pendidikan harus diperkuat. togel online

Bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah final, Pancasila adalah kesepakatan bersama kita, Pancasila adalah rumah kita bersama.

Apa pun yang bertentangan dengan Pancasila, itu yang harus kita larang, itu yang harus kita perkuat, ”lanjutnya.Selain itu, Mardani mengatakan pemerintah perlu memperjelas alasan pelarangan organisasi.

Penjelasan ini bisa dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Sehingga nantinya akan mengarah pada persatuan setiap warga negara berbangsa dan bernegara.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *