Mantan Komisioner KPU: Jika Presidential Threshold ditambah, masyarakat akan kesulitan mencari pemimpin baru

Suratkabarindo – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai tingginya ambang batas pencalonan presiden atau presiden (PT) akan berdampak pada sulitnya masyarakat menemukan pemimpin baru.

Pasalnya, PT yang tinggi berpotensi menghambat munculnya calon pimpinan baru. Pendiri dan peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) juga menilai bahwa dengan lebih banyak pilihan, orang bisa membawa perubahan dan tidak hanya ditawarkan oleh calon pemimpin.

“Kalau calon yang sama tidak berhasil memakmurkan dan memajukan negara, dan korupsi masih banyak, maka kita ingin (pemimpin) yang lain. Tapi bagaimana bisa (terwujud) jika (ambang batas presiden) dinaikkan,” ucapnya di koranindo.com, Rabu (3/3/2021) melalui sambungan telepon.

Menurut dia, jika RUU Pemilu akan direvisi, dia mendukung batas presidensial diturunkan. “Saya setuju ambang batas presiden diturunkan. Karena jika dinaikkan maka akan terjadi polarisasi politik,” jelas Hajar.

Sebagai informasi, saat ini rencana revisi UU Pemilu masih menuai beragam komentar. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua PPP Suharso Manoarfa harus mempertahankan ambang batas presiden pada 20 persen dan ambang batas parlemen pada 4 persen. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan ambang batas kepresidenan diturunkan menjadi 10 persen kursi DPR dan 15 persen suara yang diperoleh pada pemilu legislatif.

“Partai Sejahtera Keadlan ingin mengusulkan penurunan ambang batas pemilihan presiden. Sebelumnya, 20 persen kursi dan 25 persen suara, kami mengusulkan 10 persen kursi dan 15 persen suara,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tentang akun YouTube pribadinya, Selasa (2/2 / 2021).

Dalam rancangan awal RUU Pemilu, ambang batas presiden atau presiden adalah 25 persen dari kursi DPR, atau 20 persen dari suara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) RUU pemilu. togel online

Pasangan Calon Wakil Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, diusulkan oleh Asosiasi Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima) persen) suara sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya. “

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *