Mahfud MD: Tokoh Kritis Din Syamsuddin, Tidak Akan Diproses UU

Suratkabarindo – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan proses hukum terhadap mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudiin itu.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD menyusul laporan Alumni Gerakan Anti Radikalisme (GAR) ITB kepada Din Syamsuddin. Mahfud menjelaskan, selama ini pemerintah memandang Din Syamsuddin sebagai sosok yang kritis dan harus didengarkan.

“Pemerintah masih menganggap Pak Din Syamsuddin sebagai tokoh yang kritis. Kritiknya harus kita dengarkan. Kapan pemerintah akan menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi tidak diproses secara hukum? Tidak pernah dan insya Allah tidak akan pernah karena Kami anggap dia sosok, ”terang Mahfud MD dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/2/2021).

Mahfud menilai Din Syamsuddin merupakan salah satu tokoh yang mengedepankan sikap moderat beragama. Din Syamsuddin, lanjut Mahfud, juga menjadi utusan khusus pemerintah untuk membahas Islam damai di seluruh dunia.

“Dia penggagas negara karena ada kesepakatan. Menurut NU, negara itu namanya Darul Ahdi. Menurut Muhammadiyah disebut Darul Ahdi wa Syahadah. Sama artinya negara hadir karena kesepakatan lintas etnis. , agama, ras, dan sebagainya, ”jelas Mahfud.

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak berniat mempersoalkan tindakan Din Syamsuddin. Pemerintah, sebut Mahfud, menyukai Din Syamsuddin karena sikap kritisnya. “Oleh karena itu, pemerintah sama sekali tidak berniat mempersoalkan kemajuan Pak Din Syamsuddin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

“Sebagai orang yang kritis terhadap pemerintah, kami senang. Karena pemerintah senang dengan orang-orang yang kritis. Insya Allah pemerintah tidak akan pernah menangkap orang-orang yang kritis,” lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Alumni Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 November 2020.

“Setelah cermat Menelaah pernyataan, sikap, dan tindakan Terlapor selama lebih dari satu tahun terakhir, GAR ITB menilai Terlapor telah melakukan pelanggaran substansial atas nama norma dasar, kode etik dan kode etik ASN, dan / atau pelanggaran disiplin. pegawai negeri, “baca halaman pertama surat laporan itu.

Dalam laporannya, GAR ITB menyebutkan enam pelanggaran utama yang diduga dilakukan Din. Pertama, Din dipandang konfrontatif dengan institusi negara dan keputusannya. Kedua, Din dinilai telah mendiskreditkan pemerintah dan memicu perlawanan terhadap pemerintah yang membahayakan proses disintegrasi negara.

Ketiga, Din dinilai melakukan framing untuk menyesatkan pemahaman masyarakat dan mencederai kredibilitas pemerintah. Keempat, Din dianggap sebagai pemimpin kelompok yang menentang pemerintah. togel online

Kelima, Din dinilai menyebarkan kebohongan, fitnah, dan menghasut masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah. Keenam, Din dipandang mengajarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen keagamaan

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *