Mahfud Bakal Undang LSM hingga Kelompok Prodemokrasi Untuk Membahas Revisi UU ITE

Suratkabarindo – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke kelompok pro demokrasi untuk membahas revisi rencana (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .

Sejumlah elemen masyarakat akan diundang tim Mahfud yang baru terbentuk, yakni tim yang berencana merevisi UU ITE. “Tim ini akan mengundang ahli, nanti dengar PWI, dengar semua ahli akan didengar.

LSM, gerakan pro demokrasi akan didengarkan untuk membahas apakah ini perlu direvisi,” kata Mahfud dalam keterangan video yang dirilis Humas Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Politik dan Keamanan, Jumat (19/2 / 2021).

Mahfud mengatakan mereka akan diundang oleh tim untuk rencana revisi UU ITE pada Senin (22/2/2021). Ia mengatakan, diskusi ini sebagai upaya agar pembahasan masalah UU ITE terbuka.

Selain itu, pihaknya nantinya akan membahas rencana revisi tersebut dengan DPR. Hal itu dilakukan mengingat banyak legislator yang tidak setuju dengan rencana revisi UU ITE.

Selain tim yang berencana merevisi UU ITE, Mahfud juga telah membentuk tim interpretasi UU ITE. Tim penerjemah ini dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Nantinya, Plate akan mendapat bantuan dari kementerian lain untuk merumuskan tafsir pelaksanaan regulasi yang selama ini dianggap pasal karet. “Itu nanti akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Johnny Plate dan timnya. Tapi juga bergabung dengan kementerian di bawah koordinasi Polhukam untuk menggarapnya,” imbuhnya.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dikemukakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ia mengaku akan meminta DPR memperbaiki undang-undang tersebut jika pelaksanaannya tidak memberikan rasa keadilan. togel online

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya minta DPR bersama-sama merevisi UU ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta. , Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, persoalan hulu undang-undang ini adalah pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan ke dalam multitafsir. Karenanya, jika revisi UU ITE dilakukan, dia akan meminta DPR menghapus pasal tersebut. “Apalagi mencabut pasal karet yang bisa berbeda tafsirnya, yang mudah dimaknai sepihak,” ujarnya.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *