KPK Himbau Bagi Kepala Daerah Yang Baru Dilantik Untuk Pegang Teguh Integritas

Suratkabarindo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik untuk selalu menjunjung integritas. Kepala daerah harus menghindari perilaku korupsi.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, KPK juga mendorong para kepala daerah untuk mengedepankan prinsip “good governance” dalam menjalankan pemerintahannya.

“KPK juga berharap kepala daerah bisa mewujudkan janji kampanyenya dengan mewujudkan clean governance guna memajukan daerah,” kata saya seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/2/2021).

Ipi mengatakan, KPK melalui program pencegahan, koordinasi, dan pengawasan akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Salah satunya, kata Ipi, pelaksanaan delapan bidang intervensi sebagai fokus pembenahan bidang perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa serta perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, akan ada penguatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengelolaan ASN, optimalisasi penerimaan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan dana desa.

Kedelapan intervensi tersebut, lanjut Ipi, dipetakan berdasarkan pengalaman KPK dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh kepala daerah.

“Hingga Februari 2021 KPK telah menetapkan 126 kepala daerah sebagai tersangka yang terdiri dari 110 bupati / walikota beserta wakilnya dan 16 gubernur,” kata Ipi.

Menurut Ipi, beberapa modus korupsi yang dilakukan kepala daerah antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset hingga penempatan modal pemerintah daerah di BUMD atau Pihak ketiga.

Kemudian korupsi di bidang penerimaan daerah dimulai dari pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah dari pusat.

Kemudian bidang perizinan dimulai dari pemberian rekomendasi hingga izin penerbitan, “Serta benturan kepentingan dan pihak berwenang yang berkompeten dalam proses pelelangan posisi, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan,” kata Ipi.

KPK berharap para kepala daerah tidak lagi melakukan praktik korupsi tersebut. KPK, kata Ipi, menghimbau para kepala daerah untuk menggunakan posisi dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. togel online

“Partisipasi dalam periode pandemi saat ini adalah dengan menciptakan inovasi-inovasi daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Pemerintah melantik kepala daerah terpilih di 170 daerah pelaksana Pilkada 2020 pada 26 Februari 2021.

Demikian usulan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) Akmal Malik dalam jumpa persnya, Rabu (17/2/2021).

“Yang akan dilantik Februari ini ada 122 yang tidak berselisih. Ditambah dengan jumlah yang akan kita kurangi hari ini, MK menolak sengketa tersebut, kami perkirakan ada lebih dari 50,” kata Akmal.

“Jadi ada sekitar 170 orang yang akan dilantik akhir Februari nanti,” ujarnya. Akmal menjelaskan, karena ada perbedaan masa jabatan yang berakhir maka pelantikan akan dilakukan secara bertahap.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *