Komnas HAM: Hukuman Mati Berlaku untuk Pelaku Pelanggaran HAM Berat, Tidak Untuk Koruptor

Suratkabarindo – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan korupsi, dalam aturan internasional, tidak masuk kategori pelakunya bisa mati. “Hukuman mati hanya berdasarkan kejahatan paling serius (kejahatan HAM berat).

Itu termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian agresi dan kejahatan perang. Korupsi, narkoba dan lain-lain tidak termasuk,” kata Taufik dalam diskusi virtual yang diadakan. . medcom.id, Minggu (21/2/2021).

Ia mengangkat wacana hukuman mati terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

Taufik mengatakan regulasi di Indonesia memberikan ruang untuk penerapan, salah satunya terkait kasus narkoba. Berdasarkan hasil uji materi pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kematian tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun penerapan kematian di Tanah Air bisa mengundang kontroversi, terutama dari dunia internasional. Mengingat, dunia internasional saat ini memiliki hak pilih yang bisa meniadakan.

“Ini tidak sejalan dengan hukum di tingkat global meski masih ada peluang bagi negara yang menerapkan hukuman mati untuk diterapkan. Untuk kejahatan paling berat, ini menjadi isu penting untuk dibahas,” kata Taufik.

Di sisi lain, Taufik mempertanyakan kewenangan pemberantasan korupsi setelah berhasil dilaksanakan. Ia mengingatkan, wacana yang berarti mati bagi Edhy dan Juliari ini mengutamakan rasionalitas

“Kita harus mengembangkan wacana yang rasional,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menilai Juliari dan Edhy pantas diadili sampai mati. Menurut Eddy, mantan menteri itu layak diadili karena melakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19. togel online

Demikian disampaikan Eddy saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertajuk Kajian Kritis Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi yang ditayangkan di akun YouTube Fakultas Hukum UGM, Selasa (16/2/2021).

“Kedua mantan menteri (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian diekspos ke OTT KPK. Bagi saya mereka layak diadili karena Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang mencakup hukuman mati.

penalti, ”kata Eddy, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa. Selain itu, korupsi ini dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang diembannya sebagai menteri. “Jadi dua itu memberatkan dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor,” kata Eddy. Sedangkan Edhy Prabowo menjadi tersangka penerima suap dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diluncurkan KPK pada 25 November 2020. 10 hari kemudian atau tepatnya Minggu (6/12/2020), KPK menangkap Juliari Batubara dan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *