Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Jokowi Segera Merevisi UU ITE

Suratkabarindo – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil telah mendesak Presiden Joko Widodo segera melaksanakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi seharusnya tidak hanya menjadi angin segar bagi populisme, tetapi perlu segera direalisasikan. Pernyataan (Presiden) tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkrit, ”kata Erasmus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Erasmus menjelaskan, revisi UU ITE harus menghapus pasal-pasal multitafsir yang berpotensi menimbulkan. Selain multitafsir, beberapa pasal dalam UU ITE juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Rumusan pasal dalam UU ITE yang telah diatur dalam KUHP diatur dengan buruk dan tidak jelas, disertai ancaman pidana. Lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM yang dilanggar akibat penggunaan pasal duplikat dalam UU ITE. , “dia berkata.

Erasmus mencontohkan salah satu pasal yang sudah diatur dalam KUHP tapi juga UU ITE, yakni pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang pelanggaran kesusilaan. Menurutnya, pasal ini harus dikembalikan ke tujuan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP dan UU Pornografi yang menyatakan bahwa peredaran konten yang melanggar kesusilaan hanya dapat dihukum jika dilakukan di depan umum. . ruang dan diperuntukkan bagi umum.

“Tidak diatur dalam konteks dan batasan yang tidak jelas.

Selama ini Pasal 27 ayat 1 UU ITE justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi dan diterapkan berdasarkan diskriminasi gender,” kata Erasmus. Erasmus mencontohkan lagi, yakni pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Menurut Erasmus, pasal ini sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap Presiden.

“Pasal ini tidak dirumuskan sesuai dengan tujuan semula merumuskan tindak pidana propaganda kebencian. Pasal ini sebenarnya menyasar kelompok dan individu yang mengkritik lembaga dengan ekspresi yang sah,” kata Erasmus.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Koalisi Masyarakat Sipil diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga 2020, perkara dengan pasal 27 dan 29 UU ITE menunjukkan besaran hukuman mencapai 96,8 persen atau sebanyak 744 perkara. Dari data tersebut, jumlah hukuman kurungan mencapai 88 persen atau sebanyak 676 kasus. togel online

“Menurut laporan Safenet terbaru, jurnalis, aktivis, dan warga kritis sebagian besar dikriminalisasi dengan menggunakan pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis,” pungkas Erasmus.

By adminskit

suratkabarindo merupakan berita akurat , tajam dan terpercaya di indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *